Realisasi Kebijakan Tol Laut Perlu Dievaluasi

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Hingga saat ini masyarakat belum merasakan dampak atau manfaat terkait kebijakan tol laut, mengingat masyarakat belum bisa mengakses harga barang secara murah. Karena itu, realisasi kebijakan tol laut dimaksud perlu dievaluasi.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), David Melo Wadu kepada wartawan di Kupang, Selasa (24/01/2017) usai pertemuan dengan Pimpinan PT Pelindo III Cabang Kupang.

Menurut David, Pemerintah pusat melalui Pelindo III perlu agar mengevaluasi realisasi kebijakan tol laut, karena masyarakat belum bisa mengakses harga barang secara murah.

“Kebijakan tol segera dievaluasi kembali oleh pemerintah karena masyarakat masih mengeluhkan harga barang yang sama seperti sebelumnya,” katanya.

David mengungkapkan, diduga ada indikasi terbentuknya kartel-kartel pengusaha di daerah persinggahan yang memanfaatkan tol laut untuk memainkan harga.

Jika saja indikasi itu benar maka hal itu akan berdampak pada kebijakan tol laut tidak efektif karena masyarakat tidak mendapatkan harga yang lebih murah.

Baca : Pihak Swasta Diminta Manfaatkan Kapal Tol Laut

“Para pengusaha yang selama ini menggunakan kapal swasta untuk distribusi barang juga ikut memanfaatkan kapal tol laut yang disubsidi pemerintah,” katanya.

Dia menjelaskan, distribusi barang-barang ke masyarakat kemudian dimainkan atau sengaja ditahan oleh oknum-oknum pengusaha sehingga ketika dijual kembail, harga barang tetap sama seperti sebelumnya.

Selain itu, barang-barang yang dibawa tol laut sengaja ditumpuk oleh cartel-cartel kemudian dijual setelahnya dengan harga yang sama seperti semula.

Harga barang kebutuhan masyarakat tidak mengalami penurunan padahal tujuan dari kebijakan tol laut itu sendiri untuk mengurangi perbedaan harga di daerah dengan di Jawa.

“Saya meminta kepada Pelindo III sebagai operator tol laut di daerah setempat untuk mengevaluasi kembali agar kebijakan pro rakyat dari Presiden Joko Widodo itu betul-betul dirasakan masyarakat hingga ke pelosok daerah,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD NTT, Gabrial Manek menambahkan kebijakan tol laut dengan memanfaatkan kapal-kapal swasta yang disewa oleh pemerintah sangat memungkinkan pihak swasta untuk terus memainkan harga.