DPRD NTT Gagas Perda Inisiatif Pengelolaan Kearsipan

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Komisi I yang membidangi Pemerintahan Umum menggagas lahirnya Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang sistim pengelolaan kearsipan provinsi.

Ketua Komisi I DPRD NTT, Kasintus P.Ebu Tho menyampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Senin (23/01/2017).

Menurut Maxi, demikian Kasintus biasa disapa, sejak NTT terbentuk sebagai provinsi otonom pada tahun 1958 lalu hingga kini, sistim kearsipan sangat buruk yang mengakibatkan sebagian dokumen penting pada masa- masa awal telah rusak dan hilang.

Karena itu, pihaknya bersama tim pakar komisi akan melakukan pembahasan internal pada Rabu dan Kamis (25 dan 26 Januari). Diharapkan pada agenda sidang paripurna berikutnya, sudah disampaikan sebagai salah satu agenda program legislasi Komisi I.

“Harus kita akui, sistim kearsipan selama ini terbengkalai dan penataan dokumen pun tidak dilakukan penyesuaian sesuai dengan waktunya,” kata Maxi.

Baca : Bupati Lay: Pejabat Yang Merasa Tidak Cocok Dengan Jabatan Akan Dinonaktifkan

Dia menyatakan, masalah utama buruknya sistim kearsipan adalah belum ada sentralisasi pengarsipan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, pengarsipan antar instansi pemerintah pun, tidak ada koneksitas. Bahkan banyak arsip yang sudah rusak karena tidak ditata secara baik. Sistim pendokumentasian pun terbengkalai, karena tak ada wadah yang sangat bagus.

“Untuk tahap awal, kita butuh depo mini yang dilengkapi dengan sumber daya manusia (SDM) yang lebih profesional. Kita butuh tenaga arsiparis, baik yang ditempatkan di Badan Arsip maupun masing- masing instansi,” ungkap Maxi.

Dia menyampaikan, beberapa waktu lalu Komisi yang dipimpinnya melakukan kunjungan kerja ke Badan Arsip NTT. Kondisinya sangat memprihatinkan, karena antara aparat yang bertugas dan penumpukan dos- dos arsip berhimpitan akibat gedung yang kecil. Ini tentunya dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

Untuk hal ini, pihaknya telah meminta pemerintah untuk memanfaatkan sejumlah ruang yang ada di gedung kantor gubernur lama. Pemanfaatan ini sambil menunggu dibangunnya gedung kantor arsip yang lebih representatif, baik yang bersumber dari APBD NTT maupun dukungan APBN.

Pada kesempatan itu Maxi mengatakan, pada masa sidang ini juga pihaknya mengusulkan Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tantrimum). Pasalnya, Polisi Pamong Praja (Pol PP) sebagai salah satu mitra Komisi I sudah diberi peran besar oleh pemerintah di bidang pengawasan terhadap semua perda yang dihasilkan di tingkat provinsi, tapi belum maksimal menjalankan tugasnya.

Dengan perda inisiatif yang digagas itu, dapat memberi kontribusi besar terhadap pengawasan dan ketertiban terhadap setiap pelanggaran perda serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Prinsipnya, dengan lahirnya Perda ini kita memberi dukungan terhadap Pol PP untuk bekerja lebih profesional,” tandas Maxi.