Hanya Serahkan SK, DPRD Minta Rumah Aspirasi Lampiran Nama Penerima PIP

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, tetap pada komitmen meminta SK asli dan lampiran, Karena setelah rumah aspirasi telah menyerahkan SK ke komisi IV tidak sertai lampiran.

Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Zeyto Ratuarat kepada wartawan saat berada di ruangan Ketua DPRD, Yeskiel Loudoe kepada wartawan, Kamis (19/1/2017).

Dikatakan, Tujuan dari permintaannya tersebut adalah agar DPRD bisa secara baik menjelaskan kepada masyarakat tentang kebenaran dan keabsahan dari SK tersebut. Menurutnya, sesuai hasil konsultasi ke Kemendikbud, pihak Kemendikbud melalui Kepala bagian Hukum Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah telah menjelaskan bahwa SK PIP yang dikeluarkan oleh Kemendikbud hanyalah Satu SK, yakni yang dipegang kini oleh Dinas Pendidikan Kota Kupang, dan tidak ada yang diperuntukan bagi Rumah Aspirasi Jeriko.

“Rumah Aspirasi Jeriko sebaiknya segera menyerahkan SK asli yang mereka miliki agar DPRD bisa menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mencari kebenaran dari SK itu sehingga polemik terkait PIP bisa segera diselesaikan,” ujarnya.

Dia mengaku, saat ini telah terbit surat pemberitahuan dari Kemndikbud RI Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah pertanggal 18 Januari 2017, kemarin yang menyatakan bahwa penyaluran PIP harus sesuai dengan kriteria yang tertera pada Juknis PIP yang berlaku. Sehingga, jika ada orang tua yang diarahkan oleh Rumah Aspirasi Jeriko atau relawan Jeriko untuk mengusulkan nama agar diakomodir sebagai penerima bantuan sedangkan anak mereka tidak memenuhi salah Satu kriteria dari Tujuh kriteria yang ditetapkan Juknis, maka jika dilakukan akan menjadi tindakan yang salah karena menyalahi aturan.

Baca : Tindak Lanjut SK PIP, Ketua DPRD Menunggu Komfirmasi Komisi IV

“Oleh karena itu, DPRD bisa segera menerima SK beserta lampiran asli nama calon penerima yang dimiliki oleh Rumah Aspirasi Jeriko, sehingga DPRD bisa mengetahui secara pasti apakah nama-nama yang terlampir sebagai calon penerima tersebut telah memenuhi syarat atau tidak”

Pada kesempatan yang samaa, Ketua DPRD Yeskial Loudoe mengatakan, jika Kemendikbud berani mengeluarkan SK PIP bagi pemangku kepentingan Rumah Aspirasi Jeriko, maka Kemendikbud harus dilaporkan ke Presiden untuk segera dievaluasi dan diperiksa. Hal itu menuruntnya dikarenakan Kemendikbud telah melakukan kebohongan terhadap DPRD Kota Kupang, Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Dinas Pendidikan, dan Rumah Aspirasi Jeriko sendiri.

Sebab, dalam konsultasi yang dilakukan pada bulan Desember 2016 lalu, Kementerian secara tegas mengatakan bahwa pihaknya hanya mengeluarkan Satu SK yang diperuntukan bagi Dinas Pendidikan, dan tidak ada SK lain yang diperuntukan kepada Rumah Aspirasi Jeriko.

Dikatakan, kinerja Kemendikbud RI memang dievaluasi, karena, jika setiap pemangku kepentingan diberikan SK, maka SK yang harus dikeluarkan oleh Kemendikbud bisa mencapai Ratusan bahkan Ribuan. Sebab, Kota Kupang sebenarnya memiliki banyak sekali pemangku kepentingan.

“Contohnya begini, jika terdapat 500 pemangku kepentingan di Kota Kupang, dan ke 500 pemangku kepentingan tersebut diberikan SK, maka akan terjadi pendobelan 500 nama penerima bantuan di Kota Kupang. Sebab, seluruh pemangku kepentingan bisa mengusukan nama tanpa melalui verifikasi sekolah. Akibatnya, uang negara akan habis, dan negara akan dirugikan,” ujarnya.

Ditegaskan, jika kemendikbud membenarkan adanya SK lain selain yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, maka benar Kemendikbud telah melakukan kebohongan dan perlu diselidiki adanya permaianan antara Kemendikbud dan pemengku kepentingan.