Terkait Tiga Tugas Pokok, DPRD Belu Diimbau Tingkatkan Kinerja

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Dewan Perwakilan Rakyat Belu (DPRD) Kabupaten Belu dihimbau untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tri tugas pokok. Dalam dua hari awal pekan ini, Dewan terus dipergunjingkan dengan hal disiplin dan kinerja baik diskusi di Kantor Dewan Belu maupun yang tengah ramai beredar di sosial media (sosmed).

Namun, beberapa anggota Dewan dalam diskusi di Kantor tak mau mempersoalkan isu yang sedang beredar, sebab informasi yang mencuat ke permukaan belum tentu benar. Adapun isu yang dipergunjingkan yakni, soal kedesiplinan para anggota Dewan yang menghuni rumah rakyat itu. Tidak saja itu, melalui dunia maya sosmed, publik mempertanyakan kinerja Dewan dalam menjalankan tugas seperti mengontrol program pembangunan, fungsi budgeting yang berkaitan dengan anggaran yang pro rakyat, juga tugas legislasi terkait soal berapa peraturan daerah (perda) inisiatif yang dihasilkan Dewan.

Bertalian dengan hal itu, Anggota DPRD Belu Cyprianus Fahik selaku Ketua Badan Pembuat Perda DPRD yang dikonfirmasi, Selasa (17/1/2017) di kantor Dewan menyikapi informasi pergunjingan yang tengah beredar di perdebatkan di kantor maupun di sosmed dengan kepala dingin. “Kalau ada informasi yang beredar seperti itu silakan saja. Kami (dewan-red) selama ini bekerja dan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat, toh kalau ada hal yang kurang kedepannya akan diperbaiki,” ungkap Fahik.

Jelas Fahik, terkait Perda inisiatif telah ada beberapa Perda yang dihasilkan selama ini, hanya saja publik belum mengetahuinya sebab belum disosialisasikan sampai ke seluruh masyarakat Belu baik yang ada di dalam kota maupun di Kecamatan juga Desa-desa.

Membuat suatu Perda bukan hal gampang, karena itu membutuhkan waktu dan anggaran. “Sehingga jangan hanya melihat seberapa Perda yang sudah dihasilkan. Tapi harus lihat juga urgensi dari sebuah Perda yang dihasilkan, sebab bagaimana pun Perda yang dihasilkan tentu harus berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ujar dia.

Baca : Dua Tahun Tak Ditempati, Ruma Dinas Pimpinan DPRD Belu Jadi Kantor OPD Baru

Dijelaskan, saat ini Perda inisiatif yang telah dihasilkan adalah perlindungan perempuan. Perda inisiatif tersebut dibuat karena persoalan mengenai perlindungan perempuan termasuk masalah tenaga kerja wanita di Kabupaten Belu masuk nominasi angka tertinggi di Provinsi NTT.

Bersamaan Ketua Fraksi PAN, Rudy Karlus Bouk tambahkan, Perda inisiatif yang dibuat membutuhkan anggaran anggaran yang sangat besar, dan itu anggarannya bukan saja puluhan juta akan tetapi mencapi miliaran rupiah. Oleh karena itu pembuatan suatu Perda tidaklah mudah dan itu sangat mempertimbangkan urgensitasnya. “Boleh ada penilaian miring yang diisukan, tetapi perlu dilihat hal baik yang sudah dilakukan selama ini,” kata dia.

Jelas Bouk, yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak melihat APBD yang telah dilaksanakan. Apakah anggaran dalam APBD yang ditetapkan itu sudah menjawab harapan masyarakat ataukah belum. Hal ini yang harus dilihat karena APBD berkaitan dengan kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Pada prinsipnya Dewan tetap melakukan tugasnya sebagai fungsi penyambung lidah rakyat.

“Kita sangat terbuka terhadap kritik dan kontrol. Jadi, alangkah baiknya mari kita bergandengan tangan untuk sama-sama membangun daerah Belu sesuai tugas masing-masing,” harap Bouk.

Sebelumnya Ketua DPRD Belu Januaria Awalde Berek dalam paripurna penetapan kalender kerja menghimbau kepada seluruh anggota Dewan untuk terus meningkatkan kinerja sesuai kalender yang telah ditetapkan. Secara konkrit tugas yang dilaksanakan Dewan berpedoman pada kalender kerja dan tata tertib. “Tingkatkan kinerja dan jalankan tugas disesuaikan dengan kalender kerja dan tatib,” pinta dia.