BPN TTU Bantah Ada Pungli Pengurusan Sertifikat Tanah di Enam Desa

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Timor Tengah Utara membantah ada pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan sertifkat tanah di enam desa kecamatan Biboki Anleu. Menurut Kepala BPN TTU, Orgens Benu tidak ada petugas Pertanahan Kabupaten yang melakukan pungli. Yang dikatakan pungli itu menurutnya kemungkinan ada kesepakatan – kesepakatan tertentu antara masyarakat pemilik tanah dan aparat desa dalam kepentingan pembelian meterai dan lain – lain.

“Tidak benar ada pungli di enam desa kecamatan Biboki Anleu. Saya sudah membaca berita terkait pungli dan saya juga sudah langsung berkoordinasi dengan Camat Biboki Anleu untuk mengumpulkan para kepala desa guna mengecek kebenaran informasi yang masuk. Kami juga ingin mendengar langsung dari masyarakat yang mengaku sebagai korban pungli sejauh mana keterlibatan petugas BPN. Jika ada, saya akan tindak tegas”, ucap Benu saat dikonfirmasi Senin (16/01/2017).

Menurutnya, pada setiap kesempatan sosialisasi sudah disampaikan bahwa untuk pengurusan sertifikat tidak ada biaya. “Dalam sosialisasi kita sudah menjelaskan bahwa pengurusan sertifikat tanah masyarakat tidak ada biaya. Kecuali yang ditanggung oleh peserta itu adalah meterai, pilar batas tanah dan foto copy KTP, KK, PBB dan lain-lain, kalau formulirnya kita yang siapkan. Administrasi pendaftaran itu juga mengacu dalam peraturan pemerintah (PP) No 128 tahun 2015, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jadi kalau ada pungli, nanti wartawan bisa langsung tanya ke masyarakat saja. Jika terbukti ada pungli silahkan bawa ke pihak penegak hukum untuk diproses dan kalau itu dilakukan petugas BPN pasti akan saya tindak tegas”, ungkap Benu lebih lanjut.

Pertengkaran hingga berujung bentrok antara Ketua RT 01 desa Nonotbatan dan dua warga korban pungli, dinilai Kepala BPN Benu tidak ada kaitannya dengan masalah sertifikasi. Informasi yang diterimanya, keributan terjadi lantaran ada lain yang muatannya sertifikasi. Konfirmasi sebelumnya dalam berita awal, dua warga terlibat bentrok fisik dengan ketua RT karena ingin menagih kembali uang yang diserahkan namun tak bersedia dikembalikan sang ketua RT.

Baca : Pungli Pengurusan Sertifikat Tanah di TTU, Berujung Adu Fisik Ketua RT dan Warga

Joni Martins, seorang warga desa Nonotbatan yang dikonfirmasi pada waktu yang sama mengatakan diapun sudah menyerahkan uang serfitikat dan uang makan ke petugas. “Saya kasih Rp.425 ribu. Untuk uang makan Rp.25 ribu dan untuk sertifikat 2 bidang tanah Rp.400 ribu, sementara sertifikat lain masih tahan. Kami yang kena pungli dari tingkat RT, RW, Dusun sekarang ada di kantor Camat Biboki Anleu untuk menyampaikan langsung ke bapak Camat”, ungkap Joni Martins.

Ada Petugas Ukur Minta Tanah ke Warga?

Lain lagi dengan pengakuan Yohanes Filipi warga desa Nonotbatan, menurutnya ia mempunyai 10 sertifikat tanah dan 9 sudah diterima masih tersisa satu. “Saya mempunyai 10 sertifikat dan sudah terima sembilan sertifkat, satunya belum karena harus setor uang sisa Rp.600 ribu. Waktu ambil sertifikat yang pertama, saya sudah bayar Rp.400 ribu”, ungkap Filipi.

Pengakuan lain dari Filipi, ada petugas BPN inisial PK bersama ketua RT 01 desa Nonotbatan mendatangi rumahnya dan meminta sebidang tanah. Permintaan tanah tersebut karena Filipi belum mempunyai uang untuk membayar sisa tunggakan Rp.600 ribu.

“Waktu abis ukur dua bidang tanah milik saya, pak Ketua RT dan petugas itu mendatangi saya di rumah, petugas itu minta saya sebidang tanah dengan perjanjian pengukuran berikut secara gratis. Hanya karena tanah milik saya yang diminta cukup luas, sehingga saya minta bapak itu bayar tambah saya uang Rp.1,5 juta. Setelah bayar dan dia ukur lagi ternyata dia minta lagi uang Rp.600 ribu. Padahal ada perjanjian sebelumnya dia bantu ukur secara gratis. Sementara ini setengah hektar tanah yang sudah saya kasih sesuai permintaan bapak itu sudah dikelolah sedangkan saya belum mendapat sertikat yang satu itu. Saya juga disuruh tandatangani surat yang isinya saya tidak tahu, saya ini orang bodoh yang tidak tahu apa – apa jadi saya tandatangan saja. Ternyata saya dimintai uang lagi padahal katanya diukur secara gratis setelah saya kasih tanah. Tanah yang saya kasih juga cukup luaskan”, jelas Filipi lebih lanjut.

Namun kaitan dengan itu, Kepala BPN TTU Orgens Benu menilai kemungkinan dalam pengukuran atau kegiatan lain, hal – hal tersebut terjadi karena ada kesepakatan antara petugas dan pemilik tanah.

Sementara Camat Biboki Anleu, Mikhael Oenunu,S.Sos yang dikonfirmasi pertelepon Senin (16/01/2017) mengatakan, Selasa (17/01/2017) akan dikumpulkan semua kepala desa dari enam desa yang namanya disebut sebagai desa pungli untuk dimintai penjelasan.

“Untuk sementara saya belum bisa memberi keterangan lebih jauh, karena kami belum mengantongi bukti apapun. Besok Selasa (17/01/2017) kami masih akan kumpulkan semua kades dari enam desa yang disebut untuk dimintai keterangan masing – masing dengan melibatkan perwakilan sejumlah masyarakat yang jadi korban pungli dan pihak keamanan,” singkat Oenunu.

Meskipun enam desa yang disebutkan warga sebagai desa pungli, namun sejauh ini menurut Camat Mikhael Oenunu baru ada pengaduan dari masyarakat desa Nonotbatan. Sedangkan dari 5 desa lainnya belum ada.