Pungli Pengurusan Sertifikat Tanah di TTU, Berujung Adu Fisik Ketua RT dan Warga

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Kesal dengan terus berjalannya aksi pungutan liar oleh oknum tertentu di enam desa Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mendesak dua warga dari desa Nonotbatan mendatangi BPN TTU pada Kamis (12/01/2017). Kedatangan kedua warga ini, untuk mempertanyakan kejelasan pungli yang selama ini terus berjalan.

Setelah ada klarifikasi dari pihak BPN TTU, bahwa tak ada petugas yang diperintahkan menagih sejumlah uang dalam pengurusan sertifikat tanah, keduanya langsung pulang dan bertanya kepada ketua RT desa Nonotbatan. Namun pertanyaan dan penagihan kembali uang yang dipungut membuat ketua RT berang dan memukuli Yohanis Filipi dan Yohanes Modok. Adu fisik yang terjadi antara ketua RT 01 desa Nonotbatan dan dua warga tak berhasil dilerai masyarakat hingga akhirnya berujung ke proses hukum.

Kapolsek Biboki Anleu, Ipda Kristianus Kase yang dikonfirmasi media ini Sabtu (14/01/2017) membenarkan adanya perkelahian kaitannya dengan pungli yang sementara berjalan. Ia juga mengatakan, pelaku (ketua RT) mengaku telah memungut uang dari masyarakat desa Nonotbatan dan menyerahkan ke petugas BPN kabupaten TTU. Namun semua informasi yang diterima masih akan didalami lagi.

“Pada Jumat (13/01/2017), ada dua masyarakat dari desa Nonotbatan mendatangi Polsek Bian dan menyampaikan informasi awal tentang pungutan liar yang berjalan. Ketua RT 01 desa Nonotbatan, Antonius Keno telah kami panggil dan dia mengaku telah melakukan pemungutan uang dengan jumlah yang bervariasi dan uangnya telah diserahkan ke petugas BPN kabupaten TTU. Berhubung kami belum mengetahui nama jelas petugas BPN yang dimaksud dan informasinya baru kami dengar sepihak, sementara ini kami masih dalami lagi semua informasi yang diterima. Soalnya petugas BPN yang terima uang pungutan dari RT juga berbeda – beda”, jelas Kase.

Baca : Baru Dibentuk, Tim Saber Pungli Pemda TTU Ungkap Pungli Sertifikat Tanah di Enam Desa

Kase juga mengakui sejauh ini belum ada bukti yang bisa mendukung laporan awal korban, seperti kwitansi atau tanda terima lainnya. “Kendalanya, kami belum mendapat bukti secara tertulis penyetoran uang pengurusan sertifikat namun karena sudah ada pengkauan pelaku yang telah menerima uang masyarakat, kami akan dalami lagi. Dan semua korban pungli saat ini masih sementara berkoordinasi untuk kembali ke Polsek Biboki Anleu Senin (16/01) guna melaporkan kejadian itu secara resmi”, lanjut Ipda Kase.

Sebelumnya diberitakan, presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Agraria dan tata Ruang telah memberikan 1.144 sertifikat tanah secara gratis bagi masyarakat enam kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang, kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Malaka dan Belu. Namun kenyataannya, terdapat enam desa yang dipungut biaya pengurusan sertifikat tanah dengan jumlah yang bervariasi.

Masyarakat desa Motadik dipungut biaya perbidang tanah sebesar Rp.200 ribu persertifikat, desa Nonotbatan perbidang tanah Rp.225 ribu persertifikat, desa Tuamese perbidang tanah Rp.200 ribu persertifikat, desa Sifaniha perbidang tanah Rp.100 ribu persertifikat, desa Kotafoun perbidang tanah Rp.25 ribu persertifikat dan desa Maukabatan perbidang tanah Rp.200 ribu per sertifikat dan pungli dilakukan oleh para ketua RT.

Bahkan berdasarkan keterangan awal warga, diperkuat dengan keterangan pelaku pungli Antonius Keno bahwa sebagian sertifikat sudah diterima masyakarat namun masih banyak yang belum menerima lantaran harus menyetor sejumlah uang sesuai yang ditentukan ketua RT baru bisa mengambil sertifikatnya. Beberapa warga desa Nonotbatan yang menjadi korban pungli diantaranya Joni Martins, Yohanes Filipi, Joseph Fatin, Lorensius Lau dan Eusta Mamulak, belum termasuk masyarakat 5 desa lainnya.