Pemilihan Gambar Pahlawan di Uang Rupiah Baru Tidak Melihat Aspek Agama Maupun Politik

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Penggunaan gambar pahlawan merupakan amanat Undang-Undang No. 7 tahun 2011. Pemilihannya mempertimbangkan keterwakilan daerah, era kepahlawanan dan keterwakilan gender, tidak melihat aspek agama maupun politik.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur (NTT), Naek Tigor Sinaga menyampaikan ini saat melakukan sosialisasi uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2016 di ruang Kelimutu, Kantor DPRD NTT, Kamis (12/01/2017).

Menurut Tigor, dalam penentuan mengenai Pahlawan yang dimuat dalam uang Rupiah, Bank Indonesia telah berkonsultasi dengan Pemerintah baik pusat maupun daerah, sejarawan, akademisi, serta tokoh masyarakat.

“Dimuatnya gambar pahlawan dalam uang rupiah tahun emisi 2016 merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan serta mengukuhkan NKRI,” katanya.

Tigor menyebutkan, terdapat beberapa kriteria pemilihan gambar pahlawan yaitu, belum pernah digunakan dalam uang Rupiah (kecuali proklamator), keterwakilan daerah dan keterwakilan gender serta dapat diterima oleh seluruh pihak (tidak menimbulkan kontroversi).

Baca : Kontraktor Bantah Pejabat Polisi di TTU Kerja Proyek, Pekerja: Bapak anak Jangan saling melindungi

“Semua gambar pahlawan nasional yang dicantumkan pada uang rupiah kertas dan logam diperoleh dari instansi yang berwenang menatausahakan pahlawan nasional dan telah disetujui oleh ahli waris pahlawan nasional,” sebutnta.

Dia menjelaskan, pada desain uang Rupiah tahun emisi 2016 khusunya pada gambar, terjadi penyeragaman desain dengan menampilkan gambar yang dapat mewakili seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

“Pada bagian depan yaitu gambar Pahlawan Nasional yang mewakili seluruh wilayah Tanah Air. Sedangkan pada bagian belakang, khusus hanya pada uang kertas, memuat gambar tarian dan keindahan alam Nusantara,” jelasnya.

Dia menambahkan, desain uang baru juga dilakukan penguatan unsur pengaman pada uang, dalam rangka mitigasi risiko pemalsuan uang serta untuk memudahkan masyarakat dalam mengenali ciri-ciri keaslian uang Rupiah.

Selain itu, dalam rangka memenuhi amanat UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas terhadap uang Rupiah bagi penyandang tuna netra khususnya untuk mempermudah identifikasi maka dilakukan penyempurnaan kode tuna netra (blind code).

Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson Matara menyampaikan terima kasih kepada pihak Bank Indonesia yang telah melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada seluruh Anggota dan pegawai di Sekretariat DPRD NTT.