Bara JP NTT Tuntut Permintaan Maaf Ketua Soal Klaim Dukungan Polemik PIP

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – DPD Bara JP Nusa Tenggara Timur (NTT) secara organisasi tidak mengakui keterlibatan BaraJP NTT dalam Sekber relawan Jokowi untuk polemic Penyaluran dana PIP yang terjadi kota kupang. Apalagi Bara JP diklaim mendukung pihak tertentu soal polemic yang terjadi saat ini.

BaraJP melalui visi dan misi serta tujuan perjuangan jelas yang termaksud dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tanga yakni memperjuangan kepentingan rakyat, bangsa dan Negara Indonesia yang menjunjungi tinggi nilai kebenaran dan kejujuran. Benar sesuai dengan aturan dan juga jujur terhadap setiap keadaan apapun.

BaraJP NTT dalam setiap kesempatan jika ada masalah yang terjadi pada rakyat, selalu didahulukan dengan advokasi dan investigasi yang tersistematis baru bisa menyimpulkan dan menentukan sikap secara organisasi. Mekanisme inilah yang kami jalankan dalam organisasi sesuai amanat AD/ART, sebab sebagai relawan Jokowi, BaraJP NTT tentunya mendukung semua program-program Bapak Jokowi, jika terjadi persoalan, maka kami akan menentang segala kebijakan yang tidak pro rakyat berdasarkan regulasi yang berlaku, Kata Wakil Ketua DPD BaraJP NTT, Yogi Bubu dalam konferensi Pers yang diselenggarakan di Sekertariat BaraJP, selasa (10/01/2017).

Didampingi sekertaris DPD Bara JP NTT, dan sejumlah pengurus, Yogi mengaku, Bahwa benar Sdr William Koba selaku ketua DPD BaraJP NTT tapi sikap yang diambil ketua tersebut dengan tim sukses dari salah satu kandidat calon walikota untuk bergabung dengan Sekber relawan jokowi tersebut adalah Sikap pribadi bukan organisasi. Sebab didalam organisasi ada mekanismenya berdasarkan AD/ART serta peraturan organisasi yang disepakati bersama dalam forum rapat Dewan Pengurus Daerah BaraJP NTT.

Terkait persoalan klaim dari pihak tertentu soal keberpihakan Bara JP, Yogi mengaku,yang bersangkutan Sdr.William Koba sebagai ketua segera melakukan permintaan maaf kepada seluruh pengurus DPD BaraJP NTT sebab telah melanggar kedisiplinan dan etika organisasi serta telah menyalahgunakan wewenangkan sebagai ketua BaraJP untuk kepentingan yang tertentu, dan seluruh pengurus meminta waktu 1 kali 24 jam untuk segera melakukan permintaan maaf atas kesalahan yang telah dibuat.

Menurutnya, program Indonesia Pintar adalah Program Presiden Joko Widodo dalam janji kampanye sebelum jadi presiden. Semangat program ini sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang 1945 aline 4 yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca : Pemerintah Tak Hambat Penyaluran PIP, Asal Prosedural

Dengan semangat itulah maka BaraJP NTT mendukung kesukseskan program itu akan mencapai tujuan. Tapi apabila ada pengelolaan tidak sesuai mekanisme yang berlaku maka tidak diperbolehkan. Sebab sudah juknis dan juklak yang ada misalnya ada Peraturan bersama Antara Direktur jenderal pendidikan dasar dan menengah Dan Direktur jenderal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Nomor : 08/d/pp/2016 Nomor : 04/c/pm/2016 Tentang Petunjuk pelaksanaan program indonesia pintar tahun 2016.

Dikatakan, Untuk menelusuri lebih jauh duduk persoalan ini, DPD BaraJP NTT, Khususnya Bidang Advokasi dan Investigasi akan melakukan upaya untuk mencari tahu polemik PIP ini, padahal hasil pengamatan BaraJP secara Nasional tidak ada persoalan penyaluran PIP di daerah-daerah lain, hanya di kota kupang saja yang bermasalah dan seakan heboh. Padahal hasil penelusuran BaraJP NTT sebelumnya pemerintahan Kota Kupang sudah menyalurkan PIP kepada 34 ribu siswa/siswi terlaksana dengan baik. Tapi sekarang kenapa bisa jadi polemik seperti ini, ada apa sebenarnya. Apakah karena ada kepentingan politik yang terselubung disini atau memang ada niat untuk melanggarkan aturan yang ada?.

“Kami melihat bahwa apa yang terjadi selama ini sudah menyalahi aturan sesuai juknis. Program ini hanya untuk warga penerima raskin, penerima Program PKH, penerima Kartu KIS, siswa putus sekolah, maupun siswa yang orangtuannya terjerat masalah hukum dan di penjara. Tapi yang terjadi di Kota Kupang berbeda jauh dengan Juknis. Banyak siswa yang bersekolah di sekolah khusus kaum elite seperti SMA Mercusuar, Giovani, Tunas Bangsa, malah mendapat bantuan tersebut kami menduga ada kepentingan politik tertentu dibalik polemik ini,” ujarnya.

Ditambahkan, Untuk Suksesi Pemilukada Kota Kupang, BaraJP NTT secara Organisasi bersifat netral, tidak ada dukung mendukung calon tertentu. Kalaupun ada anggota BaraJP NTT yang mendukung pasangan Calon tertentu, pilihan pribadi bukan organisasi,” ujarnya.