KPU Kota Kupang Siap Terima Putusan DKPP

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Komisioner KPU Kota Kupang Bidang Divisi Hukum, Decky Ballo mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang siap menerima hasil sidang kode etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) berupa keputusan sidang dari majelis hakim.

“Pada prinsipnya sebagai komisioner akan menerima putusannya” Kata Decki Kepada wartawan di Kupang hari ini.

Dijelaskan Decky, sidang DKPP lebih kepada sidang kode etik penyelenggara terhadap penetapan pencalonan dalam mengambil keputusan tetapi bukan untuk menentukan siapa calon yang menang dan kalah.

Dalam sidang di DKPP, kata Decky, jika ditemukan ada pelanggaran kode etik maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan dan pemberhentian. Namun, jika dalam sidang tidak ditemukan pelanggaran, maka DKPP akan memulihkan nama baik penyelenggara.

Baca : KPU Kota Kupang Belum Pasti Tindak Lanjut Keputusan Panwaslu

Selain itu, Decky menjelaskan, saat ini memasuki masa tahapan kampanye dan persiapan pembentukan panitia adhok dengan merekrut KPPS sampai 5 Januari 2017.

Setelah itu, tahapan akan dilanjutkan dengan proses pengadaan logistik Pilwalkot Kupang terkait surat suara dan perlengkapan lainnya. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemilihan dan perhitungan surat suara di tingkat kecamatan dan tingkat KPU Kota Kupang.

Sesuai jadwal, logistik akan mulai dicetak pada Januari dan setelah itu logistik akan didistribusikan ke TPS-TPS satu hari sebelum pelaksanaan pencoblosan.

Terkait hasil perhitungan suara, bagi pihak yang tidak puas dapat menggugat hasil perhitungan suara ke Mahkama Konstitusi (MK). Pleno perhitungan suara tingkat KPU Kota Kupang pada 22 sampai 24 Frebuari 2017.

Permohonan keberatan calon terkait perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota dimulai pendaftaran pada 22 sampai 28 Frebuari 2017.

Apabila diterima oleh MK oleh pemohon, keputusan dapat diketahui pada 10 sampai 19 Mei 2017. Hasil keputusan oleh MK diberikan kepada KPU selama 45 hari kerja untuk ditindaklanjuti.

Syarat pemohon mengajukan permohonan pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar satu persen dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan.