Pembangunan Kantor Gubernur NTT Tanpa IMB

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Meskipun pembangunannya telah selesai dan siap diresmikan dalam waktu dekat, ternyata pembangunan Kantor Gubernur yang terletak di Jalan Raya Eltari Kota Kupang, tidak disertai Surat Ijin Membangun (IMB) yang semestinya dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Kupang.

Kepala BPPT Kota Kupang, Noce Nus Loa kepada wartawan di Balai Kota Kupang, Selasa (13/12/2016) mengaku, pihaknya sudah  menerima pengajuan permohonan ijin membangun dari pemerintah Provinsi NTT, soal pembangunan kantor Gubernur NTT pada September 2016.

Namun karena salah satu syarat komplementer hingga saat ini pihak BPPT belum juga menerima rekomemndasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) terkait pembangunan Kantor Gubernur NTT. Sehingga menurut Noce,  IMB belum bisa BPPT Kota Kupang terbitkan.

Baca : Satgas Yonif Raider 641 Sosialisasi Bela Negara dan Narkoba di Perbatasan Haekesak-Timor Leste

Selain itu pembangunan kantor Gubernur diatas lahan kurang lebih berukuran 5 ribu meter lebih, setidaknya harus disertai analisis dampak lingkungan (Amdal) yang diajukan dinas Tata Ruang Kota ke Pihak BPPT sebelum dikeluarkan ijinnya.

“Usulan IPL atau UPL, atau Amdal seharusnya dari pemerintah Provinsi, namun hingga kini belum ada satupun yang masuk ke BPPT, atas dasar itu pula secara administrasi kami belum mengeluarkan IMB untuk pembangunan Kantor Gubernur NTT,” Kata Noce.

Menurut Noce, dirinya sudah miminta dari Kantor Gubernur NTT untuk menindak lanjuti dokumen Amdal, karena merupakan syarat mutlak diterbitkan  IMB. Selaku kepala BPPT Kota Kupang bisa dikenai sanksi hukuman minimal tiga tahun penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara ini, karena pembangunan Kantor Gubernur dalam wilayah Kota Kupang tidak disertai Ijin Membangun.