Tahun 2016, DPRD Bersama Pemda NTT Hasilkan 27 Perda

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Selama tahun 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur (DPRD NTT) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) NTT menghasilkan sebanyak 27 Peraturan Daerah (Perda). Enam perda diantaranya dihasilkan atas usul prakarsa DPRD sedangkan 11 Perda lainnya merupakan usulan inisiatif Pemda NTT.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno menyampaikan ini dalam jumpa pers yang digelar di kantor DPRD NTT, Rabu (7/12/2016).

Anwar menyebutkan enam Perda atas usul prakarsa DPRD Provinsi NTT yakni, Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan kesehatan Ibu dan Anak, yang ditetapkan pada tanggal 29 Februari 2016. Selanjutnya, Perda Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pelayanan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia.

“Perda tentang pelayanan dan pengawasan tenaga kerja Indonesia ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2016. Ini dalam rangka menjawab keluhan masyarakat tentang persoalan human trafficking, masalah ketenagakerjaan kita,” katanya.

Menurut Anwar, DPRD NTT berupaya untuk menjawab persoalan di daerah itu melalui regulasi yang ada, dengan harapan Perda yang dihasilkan bisa mewadahi serta mengakomodir berbagai masalah dan juga sebagai solusi terkait ketenaga kerjaan NTT terutama yang bekerja di luar negeri.

Selain itu, lanjut Anwar, Perda tentang perubahan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok. Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Khusus untuk Perda dimaksud, telah disetujui DPRD namun belum ada nomor karena masih menunggu penetapan dari gubernur NTT.

Selain empat Perda diatas, Anwar menyebutkan, masih ada dua Perda lainnya yakni, Perda Tentang PT Kawasan Industri Bolok serta Perda Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. “Ini adalah enam Perda atas usul prakarsa DPRD NTT,” sebut Anwar.

Baca : PDIP NTT Diingatkan Tidak Terapkan Politik Dinasti

Anwar menambahkan, 11 Perda lainnya merupakan usulan inisiatif Pemda NTT diantaranya yakni, Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015 dan Perda Tentang Perubahan APBD Tahun 2016.

“Dan yang paling menonjol adalah Perda Nomor 9, peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ini pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pemerintah Daerah, akan mulai diberlakukan mulai Januari 2017,” katanya.

Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson Obed Matara mengatakan, dalam proses penganggaran dan asistensi, NTT berada di urutan tiga dari seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2016 dalam pemeriksaan keuangan, Pemerintah Provinsi NTT mendapatakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Nelson mengatakan, struktur anggaran belanja pegawai lebih besar dibandingkan dengan belanja publik karena diakibatkan terjadinya perubahan regulasi yaitu pengalihan urusan menyangkut Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

“Pengalihan urusan ini kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, ini yang menimbulkan pembengkakan anggaran belanja pegawai. Selain itu, surat Kemenkeu tentang pemotongan DAU, ini lebih banyaknya ke infrastruktur, tentu anggarannya lebih besar dari yang lain-lain,” tandasnya.