Perempuan dan Anak Harus Mendapat Prioritas

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Masalah perempuan dan anak telah menjadi salah satu persoalan yang kompleks, membutuhkan penanganan kompherensif. Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka mengentaskan persoalan tersebut di Provinsi NTT. Berbagai kebijakan dievaluasi, termasuk peningkatan status kelembagaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menjadi sebuah organisasi perangkat daerah berbentuk Badan. Pemerintah Provinsi juga telah membentuk satu pusat  Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (PTP2WKSS) untuk memfasilitasi persoalan perempuan dan anak. Keduanya harus mendapat prioritas, sehingga kekerasan terhadap perempuan, kesenjangan ekonomi dan perdagangan orang dapat diahkiri.

Hal itu disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Johanna. E. Lisapaly, SH.M.Si saat membuka acara Temu Daerah Partisipasi Publik, Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pagi tadi, Rabu (7/12), bertempat di Hotel Swiss Bellin Kupang.

Kegiatan yang direncanakan berlangsung dua hari tersebut terselenggara berkat kerjasama Pemerintah Provinsi NTT, khususnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Johanna, yang saat ini menjabat sebagai Plt. Walikota, dalam sambutanya mengatakan bahwa, Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan anak. Selain itu, Johana juga menyebut  diperlukannya kerjasama berbagai pihak.

“Mari bergandeng tangan, menyelesaikan persoalan perempuan dan anak. Perempuan berkualitas, akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas juga. Mereka akan menjaga kewibawaan bangsa ini. Karenanya, kegiatan ini harus terus digaungkan dan dijadikan sebagai wadah untuk menampung semua aspirasi. Aspirasi-aspirasi itu, kemudian bisa didiskusikan bersama, menghasilkan ide dan gagasan yang bermanfaat, dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak” begitu ajak Johanna Lisapaly.

Dalam kesempatannya membawakan sambutan, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT, Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si  memberikan apresiasi kepada Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, yang terus menerus memberikan dukungan dan bantuan terhadap program-program pemerintah daerah. Salah satunya adalah lewat bantuan delapan mobil perlindungan perempuan dan anak (Molin) beberapa waktu lalu. Molin itu digunakan untuk membantu  Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Meriani Usboko juga mengharapkan partisipasi aktif semua peserta, agar kegiatan tersebut tidak sekedar ‘omong-omong’  dan selesai,  akan tetapi dapat berkelanjutan.

Baca : Pendataan Penerima Bantuan Tahun 2017 Harus Akurat

“Saya ingin agar tujuan dan harapan kita, untuk memberikan kesejahteraan terhadap perempuan dan anak tidak sebatas bicara. Harus ada keberlanjutan di Kabupaten/Kota masing-masing. Sehingga ada gerakan yang tepat untuk ke depan” pinta istri politisi asal PKB itu.

Pada ahkir sambutannya,  Meriana  menegaskan agar kaum perempuan dapat mengambil bagian dalam dunia politik. Menurutnya, para wanita bisa berbicara lebih keras tentang perempuan dan kebutuhannya jika duduk di kursi DPRD, atau lembaga politik lainnya.

“Mari memberi ruang kepada perempuan agar berpartisipasi dalam politik. Kursi politik bisa menjadi lokomotif untuk menarik gerbong-gerbong pendidikan, kesehatan dan ekonomi” demikian ajak ibu yang sering disapa Erni itu.

Sementara itu, Deputi Bidang partisipasi Masyarakat RI, Ir, Agustina Erni, M.Sc. mengatakan bahwa, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Kementrian PPPA) telah mencanangkan tiga Program Unggulan, bernama *3 Ends* yaitu *_Pertama,_* ahkiri kekerasan perempuan dan anak. *_Kedua,_* ahkiri perdagangan manusia dan *_ketiga,_* ahkiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan.

Selanjutnya dalam sambutannya, pejabat yang mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu mengatakan bahwa, untuk menghadapi kompleksitas persoalan yang dihadapi saat ini, Kementrian PPPA, perlu menggalang partisipasi semua pihak. Tidak hanya sesama lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun juga bersama lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset, dunia usaha dan media massa. Kerjasama ini dianggap penting, untuk mendukung program unggulan *_3 Ends._*

“Kami dari Kementrian PPPA yakin bahwa partisipasi masyarakat yang luas, baik dari lembaga masyarakat, dunia usaha dan media, akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia” begitu harap Agustina.

Tiga motivator nasional dihadirkan dalam kegiatan tersebut, diantaranya Ni Made Sekardi, salah satu motivator yang berbagi pengalaman hidupnya. Ia terlahir sebagai orang miskin, sebatang kara dengan perjuangan hidupnya hingga sampai menjadi motivator sukses di Indonesia. Ada pula dr. Chandra Wijaya yang berbicara tentang Inovasi Wahana Visi dan Pendampingan Masyarakat. Inovator ke tiga adalah Marisa Cardoba, ia berbagi pengalaman hidupnya tentang  perjuangan melawan penyakit Autoimon yang diderita, sampai  didirikannya  Autoimun IPT sedunia.

Hadir pada kesempatan itu, Anggota DPRD Provinsi NTT, Aleta Baun,SH, Pimpinan SKPD Kabupaten/Kota, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur, Akademisi, Organisasi/Lembaga Sosial Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak, para Peserta PUSPA Tahun 2016 dan beberapa rekan media massa. Adv Biro Humas NTT.