KPK Terima 79 Pengaduan Indikasi Korupsi Dari NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini telah menerima 79 pengaduan yang terindikasi korupsi dari Provinsi NTT dan sedang dalam proses penanganan.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata sampaikan ini pada Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi NTT di Kupang, Rabu (30/11/2016).

Alex demikian Alexander Marwata biasa disapa menjelaskan, dari total pengaduan yang diterima tersebut, KPK masih melakukan kajian untuk pemilahan penanganan. Jika jenis kasusnya bisa ditangani di tingkat kejaksaan, maka akan dilimpahkan ke kejaksaan. Prinsipnya, semua pengaduan yang diterima, KPK meresponnya dan bahkan saat ini sedang dalam proses penanganan.

Tentang kasus mana yang menjadi prioritas penanganan oleh KPK dari pengaduan yang diterima, Alex berdiplomasi akan ditangani secara bertahap. Apalagi pengaduan yang diterima bukan saja dari NTT, tapi seluruh wilayah Indonesia. Total pengaduan yang diterima secara nasional sebanyak 8. 000 pengaduan dan kurang lebih 500 pengaduan diantaranya terindikasi korupsi.

“Dengan banyaknya kasus yang diterima, tentunya penanganannya dilakukan secara bertahap,” kata Alex.

Dia menyebutkan, kepala daerah yang telah dan sedang diproses karena terindikasi korupsi sebanyak 65 orang dengan rincian, bupati/walikota sebanyak 50 orang dan gubernur sebanyak 15 orang.

Baca : Jaksa Agung Harus Buktikan Bebas dari Tekanan Massa

Berdasarkan hasil kajian, kepala daerah yang terkena tindak pidana korupsi tidak memanfaatkan Inspektorat di daerahnya masing- masing. Bahkan ketika dipanggil sebagai saksi, pihak Inspektorat daerah menyampaikan ada sejumlah hambatan terkait pekerjaan yang diemban.

“Kita harapkan kepala daerah tidak melakukan intervensi atau hambatan terkait pekerjaan yang dijalankan Inspektorat. Karena apa yang dijalankan Inspektorat sebagai peringatan dini agar kepala daerah terhindar dari tindak pidana korupsi. Ke depan, Inspektorat menjadi mitra KPK dalam mengungkap berbagai permasalahan yang ditemukan,” papar Alex.

Dia menyatakan, jika kepala daerah ingin mengungkap sebuah masalah lebih terang terkait adanya laporan masyarakat, maka kepala daerah meminta Inspektorat untuk melakukan investigasi. Bila hasilnya menunjukkan adanya indikasi korupsi, maka kasusnya bisa dilimpahkan ke lembaga penegak hukum setempat. Hal ini dimaksudkan agar laporan masyarakat bisa ditangani secara cepat.

“Kami menyadari bahwa banyak laporan yang disampaikan ke KPK, tapi masih sedikit yang ditindaklanjuti,” ungkap Alex.

Alex menambahkan, walau KPK masih terpusat di Jakarta dan jumlah personil pun sangat sedikit, tapi KPK bisa melakukan tindakan yang luar biasa, terutama operasi tangkap tangan (OTT) di hampir semua daerah.

“OTT dilakukan di mana- mana tidak hanya di Jakarta karena KPK punya mata dan telinga di semua daerah, yakni masyarakat sendiri. Sehingga berdasarkan laporan masyarakat, KPK bergerak dan bisa melakukan OTT,” terang Alex.