Jaksa Agung Harus Buktikan Bebas dari Tekanan Massa

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Jaksa Agung harus membuktikan institusiya bebas dari tekanan massa dalam menangani kasus penistaan agama yang disangkakan kepada Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang mana berkas perkaranya telah dinyatakan P-21 atau lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus sampaikan ini dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Jumat (2/12/2016).

Petrus mengatakan, kasus penistaan agama yang disangkakan kepada Ahok akan memasuki babak baru yaitu babak penuntutan sebagai konsekuensi logis dari keputusan JPU bahwa berkas hasil penyidikan Bareskrim Polri telah lengkap atau telah memenuhi syarat formil penuntutan.

Namun demikian dibalik kewenangan menuntut menurut KUHAP, JPU juga diberi wewenang untuk menghentikan sebuah penuntutan perkara pada tahap penuntutan (tidak dilimpahkan ke persidangan).

Hal ini manakala berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap itu tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Dalam konteks ini, JPU menuangkan keputusannya itu dalam sebuah surat ketetapan yaitu Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

“Pada tahap inilah sesungguhnya posisi seorang JPU diuji profesionalismenya, apakah keputusan menghentikan penuntutan sebuah perkara itu didasarkan kepada pertimbangan yuridis atau pertimbangan politis akibat tekanan massa,” kata Petrus.

Advokat Peradi ini menjelaskan, tujuan pembentukan UU dalam rumusan pasal 140 KUHAP adalah untuk memberikan jaminan bagi hak-hak tersangka/terdakwa. Agar jangan sampai menjadi korban kriminalisasi atau politisasi hukum ketika proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan atau BAP penyidikan yang dibuat oleh penyidik didasarkan pada tekanan massa, intervensi politik atau karena KKN. Sehingga obyektivitas, independensi dan profesionalisme penyidik menjadi hilang, ketika menyusun BAP perkara yang ditangani.

Baca : Aksi doa bersama 212 di Indonesia jadi perhatian dunia

Petrus menegaskan, kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, harus dijadikan tolak ukur apakah pemerintahan Jokowi mampu mewujudkan reformasi penegakan hukum, terutama menjamin terwujudnya independensi dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

Pasalnya, praktek peradilan Indonesia yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, membiarkan persoalan independensi dan profesiaonalisme penyidik, penuntut umum bahkan hakim, tergadaikan untuk kepentingan lain. Sehingga sulit rasanya mewujudkan keadilan dari sebuah proses hukum yang benar-banar fair.

“Banyak faktor sebagai penyebab tergadainya independensi dan profesionalisme penegak hukum, antara lain lemahnya kontrol, mentalitas KKN berjamaah yang sangat kuat dan budaya politik intervensi terkait dengan KKN dan kepentingan politik yang melatarbelakanginya,” sebut Petrus.

Dia menambahkan, penanganan kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, merupakan ujian bagi pemerintahan Jokowi apakah kebijakan mereformasi penegakan hukum yang saat ini sedang digalakan, berjalan dengan baik atau sebaliknya.

Karena reformasi penegakan hukum harus diprioritaskan pada penataan perilaku pucuk pimpinan penegak hukum dan aparat di bawahnya. Karena di pihak masyarakat meskipun ikut terlibat dalam persoalan KKN, namun dalam banyak kasus masyarakat lebih berada pada posisi sebagai korban dari sistem yang korupsi.

“Penyebab utama rusaknya profesionalisme dan independensi lembaga penegak hukum berikut aparatnya dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari adalah pucuk pimpinannya sendiri,” tandas Petrus.