Sekolah Negeri dan Swasta Harus Diberi Perhatian Sama

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Sekolah negeri dan swasta harus diberikan kesempatan dan porsi perhatian yang sama dari pemerintah untuk mengembangkan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT), sehingga sama-sama berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) NTT.

Hal ini mengemuka pada diskusi dalam tatap muka pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT, di kantor DPRD NTT, Senin (28/11/2016).

Pengurus Harian BMPS NTT, Winston Neil Rondo mengatakan, visi dan misi BPMS adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kewenangan BPMS yakni meliputi pendidikan di tingkat SD, SMP dan SMA. Sedangkan untuk perguruan tinggi memiliki organisasi yang berbeda.

Menurut Winston, secara histori, ketika di masa pra kemerdekaan, SDM NTT dibangun oleh pendidikan swasta yaitu Misi dan Zending, akan tetapi ketika pemerintah sudah mampu dan mandiri justru pendidikan swasta diabaikan.

“Nah marginalisasi ini yang menjadi agenda utama BMPS untuk mendorong pemerintah sehingga memperkuat pendidikan swasta di daerah ini. Ada pendidikan swasta yang kuat sekali tapi ada juga yang lemah, padahal mereka membina SDM yang sama,” katanya Winston yang juga Ketua Komisi V DPRD NTT.

Baca : Masuk Nominasi Di FFI, Nokas Akan Berkompetisi Di Singapore International Film Festival

Dia mengatakan, harus diakui bahwa sistem pengelolaan pendidikan saat ini masih jauh dari harapan. Bukan hanya pendidikan swasta tetapi pendidikan negeri juga. Buktinya, perhatian terhadap pendidikan kebanyakan berpusat di kota, baik ibu kota provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Sementara pemerintah, dengan politik anggaran hanya fokus pada sekolah negeri.

“Ketika bergeser ke desa maka keadaannya jauh berbeda dengan kondisi di kota, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah pendidikan swasta karena ketergantungan mereka pada sekolah negeri. Memang sekolah swasta diharapakn agar mandiri, tetapi sekolah swasta yang baru tetap membutuhkan perhatian. Dulu ada subsidi, dan sekarang ada dana BOS tapi itu belum memadai, dukungan infrastruktur, sarana prasarana perlu dilakukan,” katanya.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno mengatakan, lembaga DPRD NTT memberikan dukungan politik dan dukungan anggaran terhadap eksistensi dan peran BMPS NTT dalam kiprahnya untuk mengagregasi dan melakukan konsolidasi dalam rangka penguatan lembaga-lembaga pendidikan swasta di NTT.

“Mengingat sejarah dan peran dari lembaga pendidikan swasta sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan putra-putri daerah dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah kita maka DPRD wajib mendukung,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, DPRD NTT akan mendukung dengan melakukan kajian untuk penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah (Perda) terkait pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA, sesuai dengan fungsi DPRD.

“Pada fungsi anggaran, politik anggaran kita harus berpihak atau mendukung fungsi dan peran daripada BMPS, apakah melalui mekanisme atau alokasi dana hibah APBD Provinsi, ini akan kami bicarakan dengan pemerintah agar organisasi ini bisa berjalan maksimal,” tandasnya.