Pemerintah NTT Diminta Naikan Harga Sewa Rumah Dinas

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) diminta untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan rumah-rumah dinas yang dimiliki Pemprov dengan menaikan harga sewa rumah dinas tersebut.

Ketua Bandan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) NTT, Nelson O. Matara menyampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (25/11/2016).

Menurut Nelson, Banggar meminta pemerintah menaikan harga sewa rumah dinas tersebut karena harga sewa yang ditetapkan pemerintah selama ini sudah tidak sesuai lagi dengan standar harga yang berlaku di pasaran.

“Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, maka Banggar berpendapat bahwa terkait peningkatan pendapatan daerah maka pemerintah perlu menaikan harga sewa rumah dinas yang ada,” katanya.

Selain itu, Nelson mengatakan, masih terkait dengan peningkatan pendapatan daerah, maka pemerintah perlu mereview kembali penerimaan pendapatan dari kerja sama operasional (KSO) pemanfaatan aset tanah milik Pemerintah Provinsi NTT.

“Termasuk di dalamnya MoU/KSO aset tanah di Pantai Pede, Kabupaten Manggarai Barat dan juga aset tanah di Fatululi, Kota Kupang yang hingga saat ini masih macet,” ujar Nelson.

Baca : Peduli Yatim Piatu, Kemensos gandeng LSM LIRA dan Ormas Kibar Indonesia

Nelson menegaskan, terkait dengan aset-aset tanah yang belum disertifikasi, maka Badan Anggaran mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera menyelesaikan proses sertifikasinya agar dapat di kerja sama operasional kan.

“Selain itu, Badan Anggaran juga mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan Samsat On Line dan bagi SKPD-SKPD yang memiliki UPTD pengelola PAD harus ditetapkan target minimal penerimaan yang harus dicapai secara realistis,” tegasnya.

Dia menambahkan, pihaknya meminta pemerintah lebih tegas dalam menetapkan target pendapatan serta melakukan pengawasan terhadap capaian target yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Apabila terdapat tambahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat maka penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja harus dilakukan pembahasan secara bersama-sama oleh Badan Anggaran dan TAPD Pemerintah Provinsi NTT,” tandasnya.