Pertumbuhan Ekonomi NTT Diperkirakan Masih Berada Diatas Lima Persen

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT masih akan berada diatas lima persen dalam hitungan year on year (yoy).

Pernyataaan ini disampaikan Kepala Kantor Perwakilan BI NTT, Naek Tigor Sinaga dalam Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTT dan Perkembangan Ekonomi Daerah Serta Diseminasi Asumsi Makro Provinsi NTT, yang diselenggarakan di Kupang, Kamis (17/11/2016).

Menurut Tigor, perkiraan tersebut berdasarkan beberapa faktor pendorong pertumbuhan ekonomi NTT di tahun 2016 yakni, adanya tambahan gaji ke-14 Pegawai Negeri Sipil (PNS), Peningkatan Dana Desa yang mencapai Rp 1,8 triliun (naik 128 persen minus yoy).

Selain itu, dorongan terkait peningkatan upah minimum provinsi (UMP), serta pembangunan proyek-proyek pemerintah yang masih berjalan dan memasuki tahap konstruksi.

“Berdasarkan faktor-faktor tersebut kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih akan berada diatas lima persen,” ungkap Tigor.

Baca: Bulog NTT Pastikan Stok Beras dan Gula Aman Sampai Akhir Tahun

Kendati demikian, menurut Tigor, terdapat sejumlah faktor yang bisa menjadi hambatan diantaranya, kondisi produksi pertanian yang terancam turun akibat kekeringan dan serangan hama, potensi badai La Nina serta penundaan Dana Alokasi Umum (DAU).

Terkait perkembangan keuangan daerah, Tigor menyebutkan, total rencana pendapatan pemerintah di NTT mengalami kenaikan hingga 18,31 persen karena adanya kenaikan dana desa, sedangkan belanja pemerintah relatif tetap seiring dengan penghematan anggaran belanja pemerintah pusat.

“Pagu belanja pemerintah mengalami penurunan sebesar 2,78 persen atau Rp 975,43 miliar dibandingkan pagu belanja awal yang terutama dari belanja APBN,” katanya.

Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTT itu menambahkan, postur pendapatan pemerintah didominasi oleh dana transfer, sedangkan belanja pemerintah masih didominasi oleh belanja pegawai.

“Realisasi belanja pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Triwulan IIII 2016 relatif lebih tinggi dibanding Triwulan III 2015,” pungkasnya.