Gubernur Buka Raker Bupati/Walikota Se-Nusa Tenggara Timur di Perbatasan Belu

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya membuka rapat kerja (Raker) bersama para Bupati se-Provinsi dan Walikota Kupang di Aula Betelalenok, Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, Kamis (17/11/2016).

Kegiatan dengan tajuk melalui rapat kerja Gubernur dengan para Bupati dan Walikota Kupang tahun 2016, kita satukan tekad menuju Kabupaten/Kota WTP tahun 2017 serta NTT yang aman, damai, bebas terorisme, radikalisme, narkoba dan pungutan liar akan berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 17 sampai 19 November.

Hadir dalam kegiatan Raker tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) NTT, Bupati dan Wabup se-NTT, Pelaksana Tugas Walikota Kupang, Forkompinda seluruh Kabupaten, Pimpinan DPRD se-NTT, Pimpinan SKPD yang berkesempatan hadir serta Dasatgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif Raider 641/Beruang.

Gubernur Frans Lebu Raya usai membuka kegiatan tersebut kepada awak media mengatakan, tujuan digelarnya kegiatan raker ini guna membicarakan beberapa hal penting antara Gubernur bersama para Bupati se-Provinsi bersama Walikota terkait komitmen dalam menjaga kebersamaan di daerah dan berjuang bersama membangun daerah yang dicintai bersama.

Baca: Inflasi Tahunan NTT Lebih Rendah dari Nasional

“Ada beberapa materi terkait pembebasan lahan yang akan dibicarakan selain pemaparan dari Pimpinan Forkompinda,” ujar dia.

Dikatakan, satu materi itu tentang pembebasan lahan. Pembebasan dimaksud untuk urusan PLBN dan sudah diselesaikan, tinggal beberapa yang masih diurus dan itu demi kepentingan umum. Langkah yang penting untuk dilakukan mengajak masyarakat untuk berkorban, merelakan lahanya demi kepentingan umum, tentu tanpa mengabaikan hak-haknya.

“Ada undang-undang tentang pembebasan lahan demi kepentingan umum itu bisa dilakukan. Tapi langkah itu langkah paling akhir manakala proses tidak bisa dicapai kesepakatan,” ucap Lebu Raya.

Hal lain, jelas dia soal telah dibentuknya peraturan daerah (Perda) terkait dengan organisasi pemerintahan daerah (OPD). Untuk itu diminta supaya para Bupati segara menjabarkannya dalam peraturan Bupati (Perbup) dan mengisi jabatan. “Untuk sementara diberikan dulu PLT supaya segera terisi, nanti proses defenitifnya menyusul,” tutur dia.

“Ada juga urusan lain yang akan dibahas bersama yakni soal radikalisme dan terorisme, kamtibmas jelang Natal, musim tanam serta urusan ADD Desa yang harus jadi perhatian bersama para Bupati supaya dana itu benar-benar tepat sasaran, digunakan utuk membangun desa dan masyarakat,” tambah Lebu Raya.