Pemerintah Harus Serius Tangani Penyerobotan Tanah di Perbatasan RI-RDTL

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah diminta serius memperhatikan persoalan penyerobotan tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh warga Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal ini disampaikan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT, Dolvianus Kolo kepada wartawan di Kupang, Rabu (16/11/2016).

Dolvianus Kolo yang biasa disapa Dolvi mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian serius untuk menghindari kemungkinan tanah seluas 1069 Hektoare (Ha) di Naktuka, diambil alih oleh pihak RDTL.

“Ini penting sebagai tindakan antisipasi, seperti halnya kasus Sipadan dan Ligitan yang diambil alih oleh Malaysia yang kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Internasional dikarenakan berlakunya asa penguasaan aktif,” katanya.

Baca: DPRD NTT Desak Pemprov Segera Tuntaskan Penataan OPD

Menurut Dolvi, pemerintah NTT harus lebih proaktif dalam menanggapi dan menyampaikan masalah-masalah krusial yang dialami oleh masyarakat NTT di daerah perbatasan anatr Negara kepada Pemerintah Pusat.

“Karena itu, pemerintah tidak boleh tergesa-gesa menetapkan perbatasan darat dan laut antara NKRI, RDTL dan Australia di titik-titik yang masih bermasalah,” ujarnya.

Politisi muda asal Partai PDI Perjuangan ini menegaskan, pemerintah harus segera menuntaskan permasalahan batas antar kabupaten/kota sebelum berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2013-2018.

Dolvi menambahkan, pemerintah melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah agar jalan lintas utara Pulau Timor, dari Amfoang, Kabupaten Kupang sampai dengan Eban, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) diusulkan menjadi jalan strategis nasioanl atau jalan Negara.