Tanah HGU PT Sasando di Camplong, Bukan Tanah Terlantar

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Sebidang tanah Hak Guna Usaha (HGU) seluas 170,55 hektare (Ha) di Desa Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang selama ini dikelola oleh PT Sasando, adalah bukan tanah terlantar.

Direktur Utama PT Sasando, Alfons Loemau didampingi kuasa hukumnya, Herry Batileo menyampaikan hal ini kepada wartawan di Kupang, Rabu (09/11/2016).

Alfons mengisahkan, pada tahun 1993 berdasarkan Keputusan  Menteri Agraria/Kepala BPN RI Nomor: 21/HGU/BPN/93 tanggal 6 September 1993, PT Sasando diberikan hak untuk mengelola lahan yang berasal dari tanah negara seluas 170,55 hektare (Ha).

Hak tersebut kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 7 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sejak pada tanggal 6 November 1993, yang berlaku selama 30 tahun yaitu sampai dengan tahun 2023.

“Untuk itu, kami perlu memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pernyataan berbagai pihak baik orang perorangan maupun kelompok yang antara lain menyatakan bahwa mereka adalah pemilik berdasarkan hak-hak yang melekat pada mereka terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Camplong,” katanya.

Alfons menjelaskan, PT Sasando didirikan sejak tahun 1968 itu, adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan. Sehingga sebagai pemegang hak atas tanah yang sah berdasarkan HGU No. 7 tersebut, sebagaimana peruntukannya sejak awal sampai saat ini, PT Sasando terus menerus mengelola tanah tersebut sebagai lahan peternakan dan penggemukan sapi, serta lahan tanaman pakan ternak.

“Sehingga apabila ada pemberitaan bahwa tanah HGU PT Sasando tersebut adalah tanah terlantar adalah suatu pemberitaan yang tidak benar dan tanpa dasar,” jelasnya.

Dia menegaskan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pertemuan antara Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT tanggal 11 Februari 2013 menyatakan bahwa Tanah HGU No. 7 PT Sasando bukan merupakan Tanah Terlantar.

Baca: Kuasa Hukum Pertanyakan Tindak Lanjut Kepolisian Terhadap Laporan PT Sasando

Selain itu, lanjut Alfons, sebagai suatu badan hukum yang taat terhadap kewajiban, PT Sasando telah melunasi kewajiban pembayaran Uang Wajib Tahunan HGU sampai dengan Tahun 2023 dan selalu melakukan pembayaran Kewajiban PBB atas tanah yang terletak di Desa Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang tersebut.

“Beberapa saat yang lalu di lapangan telah terjadi tindakan penyerobotan orang perorangan maupun kelompok yang antara lain menyatakan bahwa mereka adalah pemilik tanah dan menyatakan bahwa mereka adalah keturunan dari Fetor-Fetor yang dahulu merupakan penguasa di daerah tersebut,” ungkapnya.

Kuasa Hukum PT Sasando, Herry Batileo mengungkapkan bahwa Fetor, dalam pemerintahan Swapraja tugasnya adalah membantu kerja Swapraja dalam menarik pajak, menyelesaikan pertikaian yang terjadi antarwarga termasuk menjaga wilayah Kecamatan dari segala ancaman dan gangguan dari dalam maupun dari luar wilayahnya.

Herry menjelaskan, Pasal 88 UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah menyatakan telah menghapus pengaturan Daerah Swapraja termasuk aturan mengenai Kefetoran.

“Atas dasar aturan tersebut, maka segala Kekuasaan Kepemimpinan Swapraja termasuk Kefetoran sudah tidak memiliki hak untuk memerintah dan menguasai tanah (diluar hak-hak yang diakui oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria),” jelasnya.

Dia menambahkan, atas dasar hal-hal sebagaimana diuraikan, maka PT Sasando telah mengambil langkah hukum baik secara Pidana maupun Perdata.

Pada ranah Pidana, PT Sasando telah melaporkan Hendrik Manbait, Hanok Lenggu, dan Niko Feka berdasarkan LP Nomor: LP/K/384/2015/NTT/Polres Kupang pada tanggal 11 November 2015 atas dugaan Tindak Pidana Memasuki Pekarangan Tanpa Izin dari yang berhak sebagaimana Pasal 167 KUHP, dan Tindakan Pengrusakan sebagaimana Pasal 406 KUHP.

“Terhadap laporan tersebut, saat ini Polres Kabupaten Kupang telah melakukan tindakan penyidikan dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut,” tutupnya.