108 Surat Suara Sah Tidak Dihitung, Masyarakat Lawalutolus Tolak Pleno Pilkades

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTonlinenow.com – Merujuk pada Perda nomor 06 tahun 2015, maka kami masyarakat pendukung Calon Kepala Desa Lawalutolus periode 2016-2022 nomor urut satu Viktorius Ana’o dan dua Yohanes Yos Siku menyatakan secara tegas menolak hasil klarifikasi tentang keberadaan terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara Pilkades di Desa Lawalutolus, Kecamatan Tasifeto Barat.

Demikian surat pernyataan sikap penolakan terhadap hasil klarifikasi tentang keberatan pemungutan dan perhitungan suara Pilkades oleh 325 masyarakat dengan nomor 01/Mspck/X/2016 yang diterima NTTOnlinenow.com di Atambua, Rabu (26/10/2016).

Masyarakat menolak hasil klarifikasi tersebut karena, Pemerintah Desa (Pemdes) selaku penyelenggara Pilkades tidak konsisten atau tidak taat terhadap asas atau regulasi yang berlaku umum untuk Pilkades serentak di Kabupaten Belu.

Nampak pada beberapa pelanggaran saat proses Pilkades yakni, dua pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilik Sebastianus Manek dan Rosalinda Karolina Bria tetap diizinkan panitia untuk ikut menggunakan hak pilihnya. Padahal sesuai pasal 10 ayat 1, pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.

Pasal 43 ayat 1, pencoblosan dilakukan dengan memakai alat coblos yang telah disediakan pantia. Tetapi terdapat banyak surat suara yang dicoblos dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia, seperti foto calon yang dirobek dinyatakan sah oleh panitia.

Pasal 45, surat suara ditandatangani Panitia Pemilihan. Tanda coblos hanya terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat satu calon, nomor, foto dan nama calon yang ditentukan. Tanda coblos lebih dari satu, tapi masih di dalam salah satu kotak tersebut. Fakta pelanggaran coblos pada kotak segi empat salah satu calon dan menembus di luar kotak tetapi jika tidak mengenai atau tidak mengganggu kotak segi empat calon lain, maka dinyatakan sah (merujuk pada aturan yang lebih tinggi, aturan KPU tahun 2015, halaman 47), di Desa Bakustulama dinyatakan sah, tetapi di Desa Lawalutolus dinyatakan tidak sah. Berkaitan dengan itu, ada 108 surat suara yang tetap dikategorikan sebagai surat suara tidak sah.

Baca: Hari Lisrtik, Keluarga Besar PLN SNT Adakan Penyalaan Listrik Bagi 71 Pelanggan

Pasal 47, sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (8) perhitungan suara dilakukan pleno oleh panitia pemilih segera diterima semua TPS dihadiri saksi calon Kades. Hasil pleno sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara dan ditandatangi panitia pemilihan.

Pengajuan terhadap keberatan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada panitia Pilkades Kabupaten tertanggal 13 Oktober lalu, dimana telah ditanggapi secara positif oleh Bupati Belu lewat surat nomor Pemdes.140/186/8/2016 dengan perihal perhitungan ulang dan pleno hasil pemilihan Kades Lawalutolus.

Tetapi, dalam pelaksanaan klarifikasinya, surat suara diabaikan, dengan mengalihkan topik pembahasan pada masalag DPT yang sudah tidak relevan lagi karena tahapannya telah berlalu pada saat proses penetapan DPS jadi DPT di tingkat Desa setempat, dimana dibuktikan dengan Berita Acara Perhitungan penetapan DPS jadi DPT

Kejanggalan lain yang ditemukan saat klarifikasi yakni, menyangkut peran saksi dari setiap Cakades, seolah-olah para saksi dijadikan kunci tak tergugat untuk menyelesaikan persoalan terkait. Walaupun para saksi menandatangani BAP suara dari sebuah proses yang tidak sesuai aturan.

Sementara, panitia Pilkades Lawalutolus tidak dibekali dengan satu aturan yang bersifat pasti dari panitia Kabupaten (tidak pernah ada sosialisasi aturan Pilkades kepada panitia. Dengan demikian, kuat dugaan masyarakat bahwa, panitia dan para saksi bekerja dalam keadaan tidak memahami aturan.

Hal tersebut yang mengakibatkan masyarakat merasa dirugikan oleh sikap Pemdes selaku penyelenggara yang tidak berpihak pada keadilan dan kebenaran dalam berdemokrasi. Jika sikap penolakan tidak dihiraukan, maka masyarakat akan melakukan pergerakan yang lebih besar lagi untuk membatalkan pelantikan Kepala Desa terpilih.