Hilang Dokumen TPF Kematian Munir Memalukan Negara

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir, sangat memalukan negara sekaligus menghina harga diri aktivis HAM. Pasalnnya, TPF dimaksud dibentuk oleh negara pada saat pemerintahan Presiden SBY.

Penegasan ini disampaikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Senin (17/10).
Petrus menegaskan,

Presiden Jokowi tidak boleh terjebak dengan usulan beberapa pihak agar mengganti dokumen hasil investigasi TPF kematian Munir yang tidak pernah diumumkan ke publik dan tidak tersimpan di Sekneg. Dimana usulan itu cukup dengan meminta file yang masih dimiliki oleh mantan anggota TPF yang masih menyimpannya sebagai file milik pribadi.

Karena bagaimanapun nilai dan status hukum dokumen hasil Investigasi TPF kematian Munir sebagai dokumen negara dengan dokumen file pribadi milik mantan anggota TPF kematian Munir, jelas berbeda. Hal itu baik dalam konteks adminsitrasi negara maupun konteks penegakan hukum.

“Pencarian dokumen negara hasil investigasi TPF kematian Munir, harus dilakukan melalui sebuah mekanisme penyelidikan dan penyidikan Polri. Ini untuk mengetahui sebab- sebabnya mengapa dokumen negara yang sangat penting itu tidak pernah diumumkan ke publik oleh Presiden SBY dan mengapa tidak tersimpan di Sekneg sampai sekarang,” kata Petrus.

Baca : Kekurangan Personil, TNI Sulit Awasi Wilayah Batas RI-RDTL

Advokat Peradi ini menyampaikan, sebagai dokumen negara hasil investigasi TPF yang dibentuk oleh negara untuk mengungkap motif dan fakta tentang siapa saja yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Munir, maka hasil investigasi TPF seharusnya langsung diumumkan oleh Presiden SBY kepada publik. Juga diserahkan kepada instansi penegak hukum untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum lebih lanjut.

Namun yang terjadi, lanjut Petrus, justeru hasil investigasi TPF kematian Munir tidak pernah diumumkan kepada publik dan tidak tersimpan sebagai dokumen negara di di Sekneg. Padahal dokumen hasil investigasi TPF yang akan mengungkap kebenaran tentang penyebab kematian Munir dan siapa saja yang diduga sebagai pelaku dan aktor intelektualnya.

Dengan demikian, dokumen TPF itu harus berada dalam perlindungan dengan keamanan tingkat tinggi, karena terkait dengan dugaan keterlibatan oknum Inteligen negara sebagai pelaku perencana dan pelaksana pembunuhan terhadap seorang tokoh aktivis HAM Indonesia yang mendapat sorotan dunia internasional.

Anggota TPDI, Robert Keytimu menambahkan, apabila dokumen hasil investigasi TPF kasus kematian Munir tidak dimumkan bahkan sampai hilang, maka penyelesaiannya tidak boleh hanya sekedar mengganti dengan file pribadi milik anggota TPF kasus kematian Munir. Sikap yang diambil harus melalui mekanisme hukum yaitu tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan secara pro-justisia. Langkah tersebut diambil untuk mengetahui secara pasti, siapa yang menghilangkan, apa motif- motifnya.

“Dengan langkah hukum, kita juga akan ketahui apakah dokumen itu hilang atau dihilangkan untuk melindungi orang- orang tertentu yang diduga sebagai pelaku atau turut serta sebagai pelaku dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan terhadap Munir,” kata Robert.

Dia mengungkapkan, dari berbagai pemberitaan media, diperoleh fakta- fakta bahwa hasil investigasi TPF kematian Munir telah diserahkan kepada Presiden SBY pada tahun 2005. SBY tidak pernah mengumkan ke publik hasil temuan TPF hingga akhir masa jabatan dua periode. Dokumen TPF kematian Munir tidak ditemukan di tempat penyimpan dokumen negara di Sekretariat Negara.