Hasil Hutan Punya Kontribusi Pada PAD dan Pendapatan Negara

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan negara.

Demikian pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT,  Drs.Jehalu Andereas,M.Si saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Rencana Bisnis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rote Ndao, bertempat di Hotel Aston Kupang, Rabu (12/10/2016).

“Salah satu strategi pengelolaan hutan produksi adalah dengan meningkatan pemanfaatan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari, untuk mendapatkan Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Hasil-hasil tersebut dapat berkontribusi optimal dalam meningkatan pendapatan masyarakat, pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Negara . Untuk implementasinya, perlu disusun rencana pengelolaan areal kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang bersifat tahunan. Perlu dirancang unit-unit usaha produktif pada pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH, sesuai dengan potensinya yang berorientasi pada bisnis. Salah satu potensi yang diupayakan adalah pengembangan pohon cendana dan enau/lontar. Pohon lontar memiliki banyak manfaat, batangnya digunakan untuk bahan bangunan, daun lontarnya bisa digunakan membuat topi (Tilangga), pembuatan sasando dan aren digunakan untuk membuat gula lempeng (gula merah),” jelas Jehalu Andreas.

Dalam sambutan tertulisnya, mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan itu menyampaikan bahwa, upaya pengelolaan hutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, telah ditindaklanjuti dengan pembentukan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok. Peruntukannya dimanfaatkan secara efisien dan lestari. Pembentukan wilayah pengelolaan itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.591/Menhut-II/2010 tentang penetapan wilayah KPHL dan KPHP, dengan luas 1.247.962 hektar.

Baca : Atlet Peparnas NTT Target Raih Sembilan Medali

Wilayah Pengelolaannya terbagi dalam 22 unit wilayah KPH, terdiri dari 13 KPHL seluas + 689.609 hektar dan 9 KPHP seluas +558.353 hektar.

Kini, luasan wilayah KPH yang telah ditetapkan tersebut, perlu dicermati dengan baik untuk dilakukan penyesuaian kembali, dengan perubahan luasan kawasan Hutan Provinsi NTT, sebagaimana amanat peraturan Menteri LHK RI Nomor:SH.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tentang Perubahan Peruntukan Hutan menjadi, Bukan Kawasan Hutan seluas +_ 54.163 hektar, perubahan fungsi Kawasan Hutan seluas 12.168 hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan nenjadi Kawasan Hutan seluas 11.811 hektar.

“Saya berharap agar draft dokumen rencana bisnis KPHP Rote Ndao dan Manggarai Barat Tahun 2016 yang disampaikan oleh penyusun untuk konsultasi publik ini, dapat dicermati dan dibahas secara keseluruan oleh semua komponen yang hadir, untuk mendapatkan penyempurnaan secara baik, sehingga dapat dimanfaatkan oleh KPHP Rote Ndao dan Manggarai Barat dalam operasional pengelolaan hutan yang berorientasi bisnis, di tingkat tapak” tambah Andereas yang juga berharap agar, penulisan dokumen itu disesuaikan dengan standar penulisan naskah, yang diminta Kementerian pembina.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia kegiatan, Nany Triana, S.Hut dalam laporannya mengatakan bahwa, maksud dari kegiatan ini adalah untuk membuka peluang investasi, guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan serta mendukung operasional KPHP Rote Ndao. Dua tujuan penyelenggaraan pertemuan itu pun disebutnya. Tujuan pertama adalah, tersedianya dokumen rencana bisnis KPHP  yang disusun berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan keberadaan petensi hasil hutan kayu dan bukan kayu. Sedangkan tujuan kedua adalah, tersedianya data potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu KPHP.

Karenanya, Nany berharap agar forum itu dapat dimanfaatkan untuk menerima berbagai inputan, kritikan dan saran perbaikan terhadap rencana bisnis KPHP Rote Ndao dan Manggarai Barat.

Baca : 189 Praja IPDN Akan Ditugaskan di Desa Perbatasan Belu-Timor Leste

“Kami sangat berharap agar, hasil dari pertemuan ini dapat kita gunakan sebagai guidance/kompas, untuk membuka investasi bisnis yang rasional, profitable, aplikatif, pro poor dan mendukung pengelolaan hutan lestari. Kita dituntut untuk dapat menghadirkan KPHP yang bermutu, terus bekerja keras mengelola hutan agar lestari, mandiri secara finansial dan meningkatkan kesejahteraan, bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan” begitu pungkas Nany.

Nampak hadir PT. Membramo Algae Indonesia sebagai narasumber dan pembahas utama, untuk sesi forum konsultasi publik rencana bisnis KPHP Roten Ndao.

Kegiatan yang dimulai pagi tadi itu, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar. Sesuai jadwal, Konsultasi Publik itu akan dilangsungkan dalam dua hari kerja, dimulai hari ini hingga besok, Kamis (13/10).

Hari ini, dikhususkan untuk Konsultasi Publik Rencana Bisnis KPHP Rote Ndao. Sedangkan untuk besok, akan dilanjutkan dengan pembahasan KPHP Kabupaten Manggarai Barat.

Turut hadir setidaknya 300 orang peserta, yang terdiri dari para tamu undangan asal SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, para pelaku usaha/Investor, organisasi, akademisi, para pejabat dan staf yang menangani urusan bidang Kehutanan, BPHP Denpasar, Dinas Kehutanan Provinsi NTT, Dinas Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan Manggarai Barat, BKPM Provinsi NTT, Bapeda Provinsi NTT juga beberapa rekan wartawan. biro humas setda NTT