Refleksi 71 Tahun Perjalanan TNI

Bagikan Artikel ini

Sejak era reformasi 1998-2004 dan era liberalisasi 2004-20014, memang sudah ada kontijensi planning, untuk melemahkan bahkan mengkerdilkan posisi TNI yang selama 50 tahun Indonesia merdeka merupakan kekuatan bersenjata yang disegani kawan dan ditakuti lawan di dunia, karena TNI masuk 3 kekuatan besar angkatan bersenjata dunia, sehingga pihak – pihak yang ingin melakukan penjajahan baru secara ekonomi, politik bahkan teritori harus terlebih dahulu melemahkan dan mengkerdilkan TNI.

Rencana jangka panjang mereka adalah pada saatnya peran TNI digantikan dengan POLRI, dan POLRI ditempatkan secara special yaitu berada langsung di bawah PRESIDEN, hal tsb sudah dipersiapkan agar POLRI bukan saja berfungsi sebagai aparatur negara bidang PENEGAKAN HUKUM maupun KAMTIBMAS, namun perannya MULTIFUNGSI  yaitu dimulai menjadi apatur negara yang menangani langsung KEAMANAN NEGARA, INTELIGEN NEGARA, bahkan PERTAHANAN NEGARA.

Hal tersebut merupakan suatu kesepakatan pada era Reformasi dan Liberalisasi antara PEMERINTAHAN SIPIL degan MASYARAKAT SIPIL yang tergabung dalam Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat, sehingga peran TNI dibatasi dan di posisikan cukup hanya sebagai “PEMADAM KEBAKARAN NEGARA”, disitulah letak KESALAHAN FATAL dari era Reformasi dan Liberalisasi yang menjungkirbalikkan sistem ketatanegaraan sejak orde lama, orde baru.

Baca Juga : Wakil Gubernur NTT Ajak PMI berkontribusi nyata

Padahal orde reformasi sendiri tidak mempunyai sistem tata negara dan tata kelola pemerintahan yang baku dan jelas. Kekuatan, keutuhan kedaulatan suatu Negara salah satu pilar pentingnya adalah kekuatan Tentara yang mengelola pertahanan dan keamanan Negara tersebut, Namun kondisi seperti pelemahan TNI sudah terjadi sejak 1998-2014.

Saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu Negara Demokrasi di dunia yang menjadi perhitungan dunia, untuk itu bila ingin melakukan sistem tatanegara dan tata kelola pemerintahan yang fair play secara demokratis dan bila Indonesia betul – betul ingin menjadi Negara Demokrasi yang murni dimana kekuasaan masyarakat sipil yang mempunyai kedaulatan rakyat, mengikuti sistem negara-negara Demokrasi modern di dunia, seperti contohnya USA, maka adalah hal yang tepat :
1). TNI berada dibawah Kementerian Pertahanan
2). Kepolisian/POLRI, mau tidak mau, suka tidak suka, juga harus berada dibawah Kementerian Dalam  Negeri.
3). kedua institusi tsb harus dibawah kendali seorang Menteri Pertahanan utk kendalikan TNI serta bertanggung jawab pada     Presiden secara langsung, dan Menteri Dalam Negeri yang mengendalikan Polri serta bertanggung jawab langsung pada     presiden.
4). Tupoksi TNI adalah Pertahanan Keamanan Negara secara Nasional mengghadapi Ancaman, Tantangan, Gangguan dan Hambatan     dari dalam maupun dari luar.
5). Tupoksi POLRI Kamtibmas dan Penegakan Hukum secara nasional, menghadapi Ancaman, Tantangan, Gangguan dan Hambatan     dari dalam.
6). BIN tetap berada dibawah Presiden, namun garis koordinasi komandonya dengan menteri Pertahanan dan Menteri Dalam     Negeri.
7). Harus ada batasan yang jelas antara Tupoksi TNI dan POLRI supaya tidak tumpang tindih dan over acting, sehingga tdk     ada EGO SEKTORAL yang dapat menyebabkan bentrok serta perpecahan antar institusi yang merugikan stabilitas     Polhuhankam Negara.

Untuk itu diperlukan perhatian dan peran DPR maupun MPR sebagai Legislator Negara untuk melakukan perubahan-perubahan signifikan secara substansial berupa amandemen pada konstitusi Negara maupun ketentuan perundang-undangan yang ada menyangkut peran serta Tupoksi TNI maupun POLRI.

Mau tidak mau, suka tidak suka masing-masing Institusi baik TNI maupun POLRI harus mau berada di bawah Kementerian Pertahanan (untuk TNI) dan Kementerian Dalam Negeri (untuk POLRI).                                                  Demikian sekilas refleksi 71 tahun peranan TNI  dalam negara Demokratis Republik Indonesia.

Semoga ulasan singkat  ini dapat bermanfaat. (Nicholay Aprilindo/Alumnus PPSA XVII LEMHANNAS RI-2011).