Bawaslu NTT Rekrut 600 Relawan Pemilihan Bupati/Walikota 2017

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan bupati dan walikota 2017 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT akan merekrut 600 orang relawan pengawas pemilu yang ditempatkan di Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Kota Kupang.

Ketua Bawaslu NTT, Nelce P. Ringu menyampaikan ini pada rapat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Kupang, Jumat (07/10/2016).

Nelce menjelaskan, jumlah relawan yang direkrut sebanyak 600 orang itu, dibagi secara merata untuk tiga daerah penyelenggara pilkada 2017, yakni Lembata, Flores Timur dan Kota Kupang.

Jumlah dimaksud dinilai sangat minim untuk menghasilkan pelaksanaan pilkada yang demokratis dan berkualitas. Karena itu, ketiga pemerintah daerah penyelenggara pilkada tersebut diminta untuk merekrut 400 orang relawan.

“Sudah mulai proses perekrutan relawan dan mereka akan disebarkan di semua pelosok untuk melakukan pengawasan tahapan pelaksanaan pilkada tiga daerah itu,” kata Nelce.

Baca Juga : PLN Dukung Penyediaan Listrik di Perbatasan Timor Leste

Dia menyampaikan, para relawan yang direkrut itu akan dibekali dengan pengetahuan dan peraturan terkait tugas pengawasan. Pelanggaran pilkada yang ditemukan, akan diteruskan ke Panwas kabupaten/kota untuk disikapi sesuai mekanisme yang berlaku.

“Seseorang yang direkrut menjadi relawan haruslah WNI, berdomisili di daerah pemilihan, dan tidak berafiliasi dengan partai politik atau pasangan calon,” terang Nelce.

ana-djukana1

Lebih lanjut dia mengatakan, partisipasi masyarakat lainnya dalam melakukan pengawasan adalah menjadi pemantau pemilu. Partispasi lainnya adalah memberikan informasi kepada pengawas pemilu melalui website, SMS center, dan mendatangi Kantor Pengawas Pemilu terdekat di wilayahnya.

Nelce menyatakan, hasil laporan masyarakat terkait pelanggaran pemilu, gagal dalam penindakan. Karena laporan yang disampaikan lebih banyak didominasi sekedar informasi. Pelanggaran pemilu yang disikapi lebih pada apa yang ditemukan oleh pengawas atau relawan di lapangan.

“Bawaslu hadir sebagai lembaga yang melakukan koordinasi terhadap kerja pengawasan, sedangkan pengawasan sesungguhnya adalah masyarakat,” tandas Nelce.

Baca Juga : Perda OPD Ditetapkan, Golkar Ingatkan Pemkot Kupang

Anggota Bawaslu NTT, Jemris Fointuna dalam materinya berjudul “Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa” menjelaskan, setiap orang yang melakukan laporan terkait pelanggaran pemilu, harus mengisi format yang telah disiapkan dilengkapi dengan foto coppy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain harus dilengkapi dengan minimal dua orang saksi dan dua alat bukti.

“Pelapor pelanggaran pemilu adalah WNI yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu,” ujar Jemris.

Dia menambahkan, tugas dan wewenang pengawas pemilu yakni menerima laporan dugaan pelanggaran, menindaklanjuti temuan dan laporan, serta menyelesaikan sengketa pemilu. Pengawas pemilihan mengkaji temuan/laporan dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak, paling lama tiga hari setelah laporan diterima.

Jika pengawas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, keputusan dilakukan paling lama lima hari setelah laporan diterima. Pengawas pemilihan dapat mengundang pihak pelapor dan terlapor maupun pihak terkait lainnya untuk meminta keterangan dalam klarifikasi atas laporan yang diterima.

Salah satu pemateri dari kalangan jurnalis, Ana Djukana, Pemimpin Redaksi Harian Kursor dalam kesempatan itu juga mengajak jurnalis untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu baik itu, Bawaslu dan KPU.

Karena menurut Ana Djukana, media mempunyai peran yang strategis dan tanggung jawab moral dalam mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mengunakan hak suara dalam memilih pemimpin wilayah yang berintegritas, sehingga demokrasi bisa berjalan pada jalurnya.