Akibat Penundaan DAU, Anggaran Tiap SKPD Dipotong Tujuh Persen

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com  – Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) mengambil kebijakan untuk memotong anggaran sebesar tujuh persen setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada APBD murni 2017 menyusul penundaan pencairan DAU dari pemerintah pusat sebesar Rp.242 miliar.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda NTT, Sipri Kelen kepada wartawan di Kupang, Rabu (5/10/2016).

Sipri mengatakan, menyikapi penundaan DAU dimaksud, Pemerintah NTT mengambil sejumlah langkah untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD murni 2017. Langkah pertama yang diambil adalah mengurangi perjalanan dinas, rapat, dan menghentikan atau membatalkan kegiatan rutinitas yang belum berjalan. Namun kebijakan yang diambil tersebut belum menjawabi nilai penundaan pencairan DAU dari pemerintah pusat.

Langkah lainnya, lanjut mantan Kepala Biro Organisasi Setda ini, program pembangunan yang belum dilelang, terutama jasa konstruksi ditunda. Bahkan sebagian yang sudah dilelang tapi belum ditetapkan pemenangnya atau belum dikerjakan, diminta untuk dihentikan atau tidak dikerjakan. Langkah kedua yang diambil itu pun, belum bisa menutupi defisit anggaran.

Baca Juga : Tingkat Kesejahteraan Petani di NTT Meningkat

Defisit baru bisa diatasi setelah diambil kebijakan merata dengan memotong anggaran sebesar tujuh persen untuk setiap SKPD dari total anggaran yang dialokasikan pada APBD murni 2017. Besar potongan ini sudah dimasukkan dalam APBD Perubahan 2017 yang tinggal menunggu hasil konsultasi dengan Kemendagri.

“Dampak yang paling dirasakan dari kebijakan pemotongan anggaran adalah masyarakat dan pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat. Karena penundaan pencairan DAU sebesar Rp.242 miliar itu, merupakan angka yang cukup besar untuk NTT,” tandas Sipri.

Dia menyatakan, kegiatan pembangunan di NTT tentunya membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sangat diharapkan adanya pengertian baik dari pemerintah pusat untuk menambah alokasi anggaran, mengingat kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas. Penundaan pencairan DAU tersebut tentunya memberi beban tambahan bagi Pemerintah NTT dalam menjalankan roda pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

“Kami cukup pusing berhadapan dengan masyarakat terkait kebijakan penundaan pencairan DAU dimaksud. Tapi karena kebijakan nasional, maka terpaksa dijalankan. Kami berkomitmen, program yang ditunda tahun ini, akan mendapat prioritas pertama pada 2017 mendatang,” tegas Sipri.