Pemerintah NTT Harus Kaji Ulang Penetapan Kawasan Hutan

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta untuk segera melakukan pengkajian ulang penetapan kawasan hutan menyusul kewenangan di bidang kehutanan diserahkan ke pemerintah provinsi. Karena penetapan kawasan hutan saat ini, tidak mempertimbangkan dengan kondisi sosial masyarakat.

Penegasan ini disampaikan anggota Komisi II DPRD NTT asal Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo kepada wartawan di Kupang, Jumat (30/9/2016).

Patris menyatakan, penetapan kawasan hutan yang dilakukan sebelumnya, setelah masyarakat menghuni di daerah tersebut. Akibatnya, sebagian rumah penduduk dan lahan garapan mereka, masuk dalam kawasan hutan. Ini tentunya tidak memberi rasa toleransi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Baca Juga : Polisi Amankan 35 Tersangka Kasus Perjudian di Kupang

“Dengan pengalihan kewenangan bidang kehutanan ke Pemerintah Provinsi, diharapkan Pemerintah NTT mengkaji kembali semua kawasan hutan, terutama yang masuk dalam kawasan penduduk,” kata Patris.

Wakil rakyat ini meminta Dinas Kehutanan provinsi untuk segera melakukan sosialiasi terkait penetapan kawasan hutan. Sehingga perkampungan yang sudah ada, tidak masuk dalam kawasan hutan ketika ditetapkan kemudian setelah dilakukan revisi. Karena dalam kawasan itu, terdapat juga perkampungan adat.

“Jika penetapan kawasan hutan tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, tentunya akan sangat merugikan masyarakat,” ujar Patris