Ranperda OPD Kota Kupang, Dapat Banyak Catatan Krusial

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dari hasil konsultasi Badan Legislasi DPRD Kota Kupang, terkait Ranperda Organisasi Perangkat Dearah (OPD), di Biro Organisi Setda Provinsi NTT, ada banyak catatan yang diberikan, terutama menyangkut organisasi perangkat daerah di Kota Kupang.

Sejumlah jabatan yang semula diperkirakan akan berkurang bisa saja tidak berkurang, malahan bisa jadi ada penambahan jabatan,” Kata Sekertaris Baleg DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli kepada wartawan usai melakukan konsultasi Ranperda OPD.

Menurut Adrianus, dalam konsultasi Ranperda OPD ini sesuai hasilnya ada beberapa cacatan yang yang diberikan oleh pemerintah provinsi melalui biro organisasi yang sangat substansial, dimana untuk sekretariat daerah ditetapkan menjadi tipe A yang terdapat 12 bagian dan tiga Asisten. Sedangkan bagian keuangan dan kelengkapan disatukan ke Pendapatan Daerah.

Dispenda, kata Adrinaus tidak lagi menjadi dinas pendapat daerah, namun akan menjadi bagian dari bagian keuangan daerah dan aset, sehingga akan ada enam bidang pada bagain tersebut.

“Ada juga catatan lain yang diberikan dari hasil konsultasi Ranperda OPD ini yakni untuk Dinas Pangan akan menjadi tipe B dengan perlu adanya penambahan sub bidang pertanian. Sedangkan untuk dinas kebersihan yang harus merger ke Badan Lingkungan Hidup sesuai Ranperda OPD akan dinamai nama dinas kebersihan dan lingkungan hidup, namun akan dirubah kembali menjadi dinas lingkungan hidup dan kebersihan.

Baca Juga : Napak Tilas Peringati HUT Kota Kefamenanu ke 94

Selain itu Dinas Infokom yang masuk dalam tipe A, akan ditambah lagi urusan pembangunan bidang statistic, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang ada dalam ranperda tipe A akan menjadi tipe B, karena BKD akan merger dengan badan diklat, serta ada juga dalam pembahasan Baleg perlu ada tambahan UPT untuk dinas pendidikan dan dinkes, namun ternyata dalam aturan pemerintah tidak diperbolehkan, maka dengan sendiri UPT ditiadakan,” ujarnya.

Dari hasil konsultasi itu, ada catatan urgen yang perlu dilakukan konsultasi ke kementerian yakni soal Badan pemberdayaan masyarakat yang akan ditiadakan. Pasalnya dalam OPD yang telah rampung dibahas, BPMD masih dipertahankan, karena saat ini BPMD Masih mengelola dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebesar Rp.25 Miliar lebih yang diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat, sehingga peleburan BPMD harus di Konsultasikan ke Kementerian, karena BPMD telah menjadi badan yang mengelola organisasi kemasyarakatan.

“Badan ini sudah sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. untuk itu masih menjadi alasan Baleg untuk perlu dilakukan konsultasi ke kementerian nantinya,” kata Talli

Terpisah Wakil Ketua I, Christian Baitanu, mengatakan, dalam konsultasi Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Kupang, ada beberapa catatan yang krusial dan urgen yang perlu dilakukan konsultasi ke kementerian.

“Catatan dari hasil konsultasi yang urgen yang perlu dilakukan konsultasi ke kementerian ini seperti pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD), dimana Badan itu sudah sangat lama menjalankan berbagai program pemerintah yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah,” katanya.

Baitanu menambahkan, program yang dijalankan bagian pemberdayaan masyarakat ini, adalah salah satu kearifan lokal yang sudah sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, seperti dana PEM, Posyandu, Karang Taruna, PKK dan program pemberdayaan lainya. Untuk itu hal ini sangat perlu dikonsultasi lagi dengan kementerian. Apalagi pemberdayaan ini hanya ada untuk pemberdayaan desa.