Kasus Bentrok di Perbatasan, Dansub POM Atambua Tegaskan Proses Hukum Berlanjut

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Dalam kasus pengeroyokan dan saling serang antar warga dan TNI di desa perbatasan Sunsea kecamatan Naibenu, kabupaten Timor Tengah Utara, Dansub POM Atambua kabupaten Belu, Lettu Imam Sudarmadji tegaskan proses hukumnya tetap berjalan.

“Sampai dengan hari ini, kami sudah mengantongi nama 5 orang saksi yang akan kami periksa dari pihak korban. 3 orang dari warga desa Sunsea atas nama Alfridus Tafin Eko, Kamilus Kono, Emiliana Nesi dan 2 orang korban yakni Herman Yosef Sasi alias Heri (33) dan Bonefentura Sasi alias Tura (29). Dan sesuai dengan keterangan yang kami peroleh, kedua korban dianiaya sejumlah anggota Satgas Pamtas RI – RDTL Yonif Raider 321/GT Kostrad di rumah korban dan di Balai desa Sunsea”, jelas Lettu Imam Sudarmadji.

Lanjutnya, “Sesuai keterangan saat berada di TKP, kedua korban tidak melakukan penyerangan terhadap sejumlah anggota Satgas. Saat terjadi keributan, kedua korban justru berusaha melerai temannya yang berkelahi namun kesalahpahaman muncul dari dua oknum anggota Satgas yang menduga mereka diserang Heri dan Tura sehingga terjadi bentrok antara mereka. Dua anggota Satgas malam itu berada dalam kondisi mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras”.

Boni Abi Timor yang mendampingi keluarga korban saat menjalani pemeriksaan ke – 2 di Denpom Atambua pada Rabu (14/09/2016) mengatakan saksi dari pihak korban diperiksa penyidik Serda Samsul dari jam 10.00 hingga 19.20 wita dengan mengambil waktu istirahat pada siang dan sore hari.

“Pemeriksaan tambahan pada hari Rabu itu, hanya seputar kejadian. Dansub Lettu Imam juga sempat bertanya kepada kami soal perdamaian waktu kunjungan Komandan Satgas dan Dandim 1618 / TTU ke rumah keluarga korban. Namun jawaban kami, tidak ada perdamaian karena tujuan ke sana waktu itu hanya untuk melihat kondisi korban saja. Dan dengan berlanjutnya pemeriksaan para saksi menunjukkan bahwa korban dan keluarga tidak pernah menyepakati perdamaian secara lisan maupun tertulis”, ungkap Boni Abi.

Lettu Imam Sudarmadji, kepada media ini mengakui ada laporan perdamaian dari pihak TNI namun lantaran tak ada bukti pernyataan damai secara tertulis antara kedua pihak, apalagi keluarga korban juga tetap ingin melanjutkan proses hukumnya, sehingga pihak Denpom bersikap netral dalam menerima pengaduan korban.

“Saya tidak bisa menghentikan proses ini, kecuali ada pernyataan damai kedua belah pihak secara tertulis. Intinya dari POM tidak berpihak ke siapapun. TNI salah ya harus bisa menerima kesalahan. Justru harusnya tidak boleh pakai tembakan – tembakan peringatan apalagi sampai peluru tajam dikeluarkan”, tegas Lettu Imam Sudarmadji.

Sehari setelah menerima laporan korban, Dansub Lettu Imam langsung mendatangi TKP menggali keterangan tambahan. Menurut Lettu Imam, ia mendapati keterangan Kepala desa Lusianus oematan sudah sesuai dengan laporan korban. Masalah adanya dua kali tembakan peringatan oleh oknum anggota Satgas di balai desa juga diakui kades atas permintaannya.

Baca Juga : Bentrok di Desa Perbatasan, Dua Pemuda dan Tiga Anggota Satgas Terluka

“Keterangan kades sudah sesuai dengan laporan kedua korban. Kita juga sudah mengamankan barang bukti berupa satu buah kursi yang dipakai oknum anggota Satgas memukul korban, satu amunisi tajam dan satu selongsong peluru yang ditemukan di depan kantor desa. Yang jelasnya, dari keterangan kedua korban bukan mereka pelaku penyerangan terhadap sejumlah anggota Satgas. Jika dari Satgas mengetahui siapa pelaku penyerangan terhadap anggota yang menyebabkan luka dengan 11 jahitan itu silahkan melaporkan ke Polres TTU untuk ditindaklanjuti. Asalkan tahu jelas siapa pelakunya”, jelas Lettu Imam lebih jauh.

Baca Juga : Korban Bentrok di Desa Perbatasan TTU Melapor ke Subdenpom Atambua

Atas perbuatannya, kedua oknum anggota terancam dikenakan pasal 148 KUHPM tentang perusakan, pembinasaan atau penghilangan barang – barang keperluan angkatan perang dan pasal 351 KUHP ayat 1 tentang tindak pidana penganiayaan.