Kota Kupang Rentan Terhadap Perubahan Iklim

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Direktur Organisasi Non Profit PIKUL, Torry Kuswardono mengatakan Kupang ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan kota paling rentan terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia.

“Hal ini berdasarkan kajian yang kami lakukan selama setahun terkait masalah perubahan iklim yang terjadi, dan Kota Kupang sangat rentan terhadap masalah perubahan iklim,” kata Torry pada seminar tentang pendanaan perubahan iklim di Kupang, Jumat (16/9/2016).

Menurut Torry, dari data yang diperoleh pihaknya menunjukkan bahwa jumlah populasi penduduk di Kota Kupang pada tahun 2015 mencapai 556.773 jiwa.‬

‪”Rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 10,49 persen per tahun dan trendnya meningkat karena semakin banyak mobilisasi orang dari daerah pedesaan datang ke kota ini,” katanya.‬

‪Laju pertumbuhan penduduk tersebut, kata dia, berimbas pada ketersediaan infrastruktur seperti air, jalan, listrik, dan lainnya yang seharusnya juga semakin memadai.‬

‪Torry mencontohkan terkait akses jalan di Kota Kupang yang belum bertambah sementara jumlah kendaraan roda dua dan empat semakin meningkat dari waktu ke waktu.‬

‪”Data menunjukkan jumlah kendaraan di Kota Kupang meningkat dua kali lipat dari tahun 2009 sebanyak 60 ribu kendaraan menjadi 130 ribu pada tahun 2011. Itu belum terhitung selama empat tahun terakhir,” katanya.‬

‪Selain itu, kata dia, Kota Kupang saat ini sedang mengalami krisis air bersih karena bencana kekeringan yang membuat kapasitas sumber mata air semakin berkurang.‬

‪Kebutuhan listrik, kata dia, juga terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk sementara sumber listrik yang digunakan dari pembangkit tenaga disel dan tenaga uap dari batu bara yang tentu berdampak pada meningkatkanya sumber emisi.‬

‪”Dalam kondisi perubahan iklim seperti ini, pihak pemerintah harus mengambil langkah yang tepat dengan menyediakan pembiayaan yang cukup untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” katanya.‬

Dia menilai pendanaan terkait agenda perubahan iklim untuk Kota Kupang sejauh ini masih lemah dan tidak memadai.‬ “Dukungan dana dalam menghadapi agenda perubahan iklim di Kota Kupang masih lemah karena alokasi anggaran yang disediakan pemerintah setempat terbatas,” katanya.

‪Dia menilai, program pembangunan pemerintah yang mengarah pada penanganan perubahan iklim masih lemah karena tidak tercakup secara khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).‬

‪Kepala Bidang Pembangunan Fisik Sarana Prasana dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang, Y. Sinu mengakui bahwa sejauh ini porsi anggaran yang disiapkan pemerintah setempat masih minim dan tidak secara khusus untuk penanganan perubahan iklim.‬

‪”Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 50 miliar untuk program-program yang berkaitan dengan isu perubahan iklim meskipun tidak ada program khusus untuk penanganan perubahan iklim,” katanya dalam seminar tersebut.‬

Terkait pendanaan, kata dia, pemerintah juga perlu mengalokasikan ke berbagai sektor lain yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan lainnya sehingga kekuatan dana masih terbatas.‬

‪Dia menambahkan, pemerintah daerah nantinya akan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat untuk program pembangunan kawasan kumuh.‬

“Memang penanganan perubahan iklim di sini masih belum memadai, dan kita berharap agar bantuan program dari pusat untuk tahun depan bisa bermanfaat terkait penangnan salah satu persoalan dampak perubahan iklim,” katanya.‬

‪Pemerintah, kata dia, terus mendorong berbagai pihak untuk bekerja sama dalam melakukan upaya meningkatkan pendanaan untuk menghadapi agenda perubahan iklim sehingga bisa membantu upaya adapatasi dan mitigasi masyarakat setempat.