Kapasitas Aparat Publik Perlu Diperkuat Hadapi Perubahan Iklim

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dampak perubahan iklim saat ini terjadi secara global, nasional maupun lokal, untuk itu perlu pengembangan kapasitas kepada aparat publik maupun masyarakat luas dalam merespons adaptasi perubahan iklim.

Hal ini disampaikan Fabby Tumiwa dari Institute for Essential service Reform (IESR) saat tampil sebagai narasumber pada kegiatan workshop Adaptasi perubahan Iklim bagi Media di NTT yang berlangsung di Kupang, Kamis (15/9/2016).

Menurut Fabby, pengembangan kapasitas aparat publik menjadi penting untuk menjawabi persoalan dampak perubahan iklim melalui kebijakan atau regulasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah aturan yang jelas.

“Masih banyak pejabat publik serta masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup dan memiliki pengetahuan yang baik tentang perubahan iklim,” katanya.

Fabby mengatakan, sudah semestinya merancang kebutuhan infrastruktur perlu mempertimbangkan dampak perubahan iklim yang akan terjadi untuk jangka panjang, minimal 25-30 tahun ke depan.

“Kemampuan untuk mengantisipasi itu adalah soft skill, merancang misalkan respon terhadap bencana tidak lagi bisa dilakukan secara konvensional karena yang dihadapi ke depan adalah bencana iklim, sehingga diperlukan alat yang bisa membantu untuk merancangnya,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Fabby, yang tidak kalah penting adalah kebutuhan akan dana. Karena untuk bisa mengatasi perubahan iklim dan penanggulangan dampak tersebut, dibutuhkan dana investasi yang sangat besar.

“Ini dimaksudkan supaya setiap negara, kota atau komunitas bisa melakukan pembangunan yang namanya rendah karbon, dengan waktu yang cepat sehingga bisa menurunkan emisi rumah kaca secara besar-besaran dalam waktu yang pendek,” tandasnya.

Direktur organisasi Non Profit Perkumpulan PIKUL, Torry Kuswardono menyampaikan, untuk skala lokal, sedikit pun Kota Kupang belum memiliki agenda dan strategi terkait pengurangan emisi gas rumah kaca.

“Bahkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2009-2016 itu, tidak ada kata perubahan iklim sama sekali. Jadi kalau misalkan kita mau mendorong atau mengadvokasi juga nomenklaturnya tidak ada,” katanya.

Torry menjelaskan, terkait mitigasi perubahan iklim, bencana perubahan iklim di Kota Kupang, setidaknya ada tiga yang paling besar yaitu, naiknya permukaan air laut  di daerah pesisir, angin kencang, dan hujan yang tidak menentu yang bisa berakibat pada kekeringan atau kelebihan air hujan yang mengakibatkan banjir.

“Sebenarnya Kota Kupang sudah punya rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim penanganan risiko bencana tapi belum diadopsi secara resmi dalam regulasi yang jelas,” jelas Torry.

Dia menambahkan, tren emisi gas dari timbunan sampah di Kota Kupang meningkat. Data Pokja AMPL Kota Kupang menyebutkan, sampah yang diangkut di Kota Kupang, sebanyak 30,8 ton setiap hari. Sedangkan yang tidak terangkut, bisa jadi lebih besar jumlahnya.

“Misalnya kalau hukum ditegakkan maka banyak orang akan ditangkap karena hobinya bakar sampah, membakar sampah menurut undang-undang persampahan adalah tindakan kriminal. Membakar sampah akan menimbulkan emisi,” tandasnya.