Pemprov NTT Surati Pemerintah Pusat Terkait Penundaan DAU

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyurati pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mengenai penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 240 miliar tahun 2016.

Surat dengan tembusan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dengan nomor 910.KU.1386.AK/2016 tanggal 24 Agustus 2016, perihal tanggapan terhadap kebijakan penundaan sebagian DAU.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya menjelaskan dalam surat tersebut pemerintah berpendapat bahwa Provinsi NTT sebagai provinsi kepulauan dan berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dan Australia semestinya tidak masuk daerah yang mengalami penundaan DAU.

“Kami sudah menyurati pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mengenai penundaan DAU ini,” kata Lebu Raya dalam sidang paripurna di Gedung DPRD NTT, Selasa (13/9/2016).

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memberi sanksi berupa penundaan penyaluran DAU kepada pemerintah Provinsi NTT Tahun 2016 selama empat bulan terhitung mulai September hingga Desember dengan total Rp 240 miliar.

Selain Provinsi NTT, daerah yang DAU-nya ditunda adalah Kabupaten Ende, Sumba Timur, Manggarai Barat, dan Kabupaten Kupang.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Frans Salem, menjelaskan setiap bulan dalam kurun waktu empat bulan itu, DAU yang dipangkas sebesar Rp 60 miliar dari total APBD NTT sebesar Rp 1,3 triliun.

Penundaan ataupun pemangkasan realisasi DAU itu mengakibatkan sejumlah proyek fisik serta beberapa item kegiatan yang di pandang belum menjadi prioritas, terpaksa ditunda pelaksanaanya dalam Tahun Anggaran 2016 ini.

Frans Salem menyampaikan pemotongan DAU untuk Pemerintah NTT sebesar Rp 240 miliar lebih dalam kurun waktu empat bulan yakni September sampai Desember 2016, bukan merupakan angkah yang tergolong kecil dari total alokasi DAU sebesar Rp 1,3 triliun lebih setiap tahun anggaran.

Penundaan DAU tersebut sangat berpengaruh pada program dan kegiatan yang direncanakan. Kejadian itu sebenarnya sudah mulai Agustus lalu, padahal banyak program dan kegiatan sudah berjalan. Langkah antisipasi yang diambil yakni, melakukan evaluasi program dan kegiatan yang bukan menjadi kewenangan provinsi, tetapi belum ditender dan akan diberi tanda bintang.

Selain itu, program dan kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi, tetapi prioritasnya kurang seperti, perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak penting, akan dipangkas.

Dia mengakui tidak tahu alasan Provinsi NTT masuk dalam daftar penundaan DAU. Penundaan itu tidak ada hubungan dengan aspek realisasi anggaran. Karena NTT merupakan salah satu daerah yang masuk dalam kategori realisasi anggaran yang sangat tinggi.

Menurutnya, secara nasional Provinsi NTT merupakan salah satu daerah yang melakukan realisasi anggaran sudah di atas 50 persen. Bahkan banyak program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2016 sudah diimplementasikan. Jika alasan pemotongan DAU untuk NTT karena diprediksi berdasarkan Sisa Lebih perhitungan Anggaran (Silpa) pada akhir tahun anggaran, menjadi alasan yang tidak tepat.

“Dilihat dari tren angka Silpa dari tahun ke tahun, justru mengalami penurunan. Dan pada TA 2016 ini, pemerintah provinsi NTT berkomitmen untuk menekan angka Silpa di bawa Rp 50 miliar,” katanya.

Comments are closed.