RPK dan Kemendikbud Gelar Kampanye Akbar Anti TPPO di Kota Kupang

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Meminimalisir Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Kupang yang selama ini dijadikan sebagai kota transit bagi calon tenaga kerja dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara timur (NTT), Lembaga Rumah Perempuan Kupang (RPK) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,(Kemendikbud) Republik Indonesia (RI) menggelar kampanye akbar pencegahan TPPO.

Kampanye akbar tersebut digelar, Jumat (9/9/2016) pagi tadi, bertempat di Alun-Alun Balai Kota Kupang.

Hadir dalam acara dan juga sebagai narasumber, kepala Sub Direktorat, Subdit Kelembagaan dan Kemitraan, Direktorat Pendidikan dan Keaksaraan dan Kesetaran, Ditjen Paud dan Pendidikan Masyarakat, Cecep Suryana, Walikota Kupang, Jonas Salean, Anggota DPRD Kota Kupang, Beserta Sejumlah Pimpinan SKPD, Kepala Sekolah, dan undangan lainnya. Hadir juga masyrakat dan perwakilan siswa dari sekolah SMP dan SMA di Kota Kupang sebanyak 2500 orang.

Direktris RPK, Libby Ratuarat Sinlaeloe dalam laporan kepanitiaannya mengatakan, tujuan pelaksanaan kampanye ini adalah memberi informasi kepada para siswa dan pemangku kepentingan tentang perdagangan orang, serta meningkatkan pengetahuan dan respon pemangku kepentingan dalam melakukakan kampanye trafficking. Dan kampanye tersebut ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

Menurutnya, saat ini persoalan perdagangan orang atau human traffiking masih banyak terjadi karena disebabkan kurangnya informasi tentang ketenagakerjaan dan syarat-syaratnya, serta kurangnya pemahaman tentang berimigrasi aman.

Sementara itu, Walikota Kupang, Jonas Salean dalam sambutannya mengatakan, tindakan pidana perdagangan orang di Indonesia telah menjadi perhatian serius berbagai pihak, karena semakin hari terus terjadi peningkatan kasus dengan pola dan modus operandi yang terus berkembang.

Menurutnya, perdagangan orang saat ini sudah bisa terjadi sejak saat perekrutan, hingga pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, maupun saat penerimaan. Adapun cara yang digunakan dalam menjalankan hal tersebut, yakni dengan memalsukan identitas dan dokumen korban, penjeratan hutang kepada korban atau keluarga korban, ancaman dan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan seseorang melalui pemberian bayaran dan manfaat agar korban dapat didagangkan.

Oleh karena itu, Salean berharap, dengan adanya kampanye akbar oleh RPK dan Kemendikbud di Kota Kupang, maka seluruh warga Kota Kupang mulai tumbuh kesadaran untuk mencegah dan memberantas human trafficking di wilayah kota Kupang sebagai daerah transit, mulai dari lingkungan rumah tangga maupun lingkungan sekitar.

Sementara kepala Sub Direktorat, Subdit Kelembagaan dan Kemitraan, Direktorat Pendidikan dan Keaksaraan dan Kesetaran, Ditjen Paud dan Pendidikan Masyarakat, Cecep Suryana dalam sambutanya mengatakan, Pencegahan tindak pidana perdagangan orang menjadi tugas yang sangat berat, karena saat Presiden Jokowi telah membentuk enam gugus tugas dan salah satunya adalah Kemendikbud dengan peran tugas untuk menghimbau kepada lembaga pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian perdagangan orang dan eksploitasi yang kapan saja bisa terjadi.

“Ada beberapa program penting yang dilakukan oleh Kemendikbud dalam pencegahan perdagangan orang diantaranya pencegahan yang dimulai dari anak usia dini dari tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK dan pendidikan non formal. Selain itu, pencegahan berikutnya melalui keluarga, dimana melalui program ini kita berharap peran keluarga sangat penting dalam melakukan pencegahan perdagangan orang ini,” jelas Cecep.