Pemprov NTT Belum Tahu Penundaan Pengalihan Kelola SMA/SMK

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum mengetahui adanya penundaan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA, SMK dan SLB dari kabupaten/kota ke provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Oktober 2016.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Piter Sinun Manuk sampaikan ini kepada wartawan melalui telepon selularnya, Jumat (9/9/2016).

Piter mengatakan, memang ada informasi soal penundaan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Namun sampai sekarang belum ada surat resmi dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait yang diterima soal penundaan dimaksud.

“Kita tetap lakukan proses pengalihan kewenangan pengelolaan itu sesuai amanat UU 23/2014 yakni pada 2 Oktober mendatang,” kata Piter.

Penjabat Bupati Lembata ini menyampaikan, proses pengalihan kewenangan dimaksud yang didalamnya mengatur tentang serah terima personalia, pendanaan, sarana prasarana dan dokumentasi (P3D) tetap dijalankan.

Bahkan, lanjutnya, tim yang ditugaskan untuk kegiatan ini, sudah hampir rampung menyelesaikan tugas berkaitan dengan serah terima P3D. Proses serah terima P3D bidang pendidikan akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan data yang telah diinventarisir.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo sebelumnya mengungkapkan, pemerintah mengambil kebijakan untuk menunda pelaksanakan pengalihan pengelolaan SMA/SMK dan SLB dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi sesuai amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Penundaan itu menyusul langkah yang diambil sejumlah kepala daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap UU 23 Tahun 2014. Karena hal tersebut menjadi preseden buruk bagi setiap produk hukum yang dihasilkan.

Pasalnya, setiap kali pemerintah pusat membuat UU, Kepres atau PP, akan digugat oleh daerah. Semestinya, setiap produk aturan yang dihasilkan, harus ditaati untuk dijalankan karena bersifat perintah. Tapi karena ada gugatan dan argumentasinya dipahami, maka pemerintah mengikuti sikap tersebut.

Dijelaskan, setiap produk UU yang dihasilkan, harus diikuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai bentuk penjabarannya. Jika produk UU itu dinilai terlalu sentarlistik, tetap akan ditunda penerapannya.

“Walau produk UU itu maksudnya baik dalam konteks NKRI, penerapannya ditunda dulu. Pemerintah akan lebih banyak memberikan kewenangan di daerah untuk mengatur daerahnya masing- masing. Kami juga sudah lapor ke Presiden Jokowi untuk menunda beberapa penjabaran dari PP yang sifatnya sentralistik,” terang Tjahjo.

Komentar ditutup.