Aspirasi Indonesia Sebut UU Pilkada Tidak Memberi Kepastian Hukum

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Berdasarkan kajian yang dilakukan Aspirasi Indonesia terhadap UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, diantara pasal dan ayat yang satu dengan lainnya tidak saling bersesuaian, tidak ada keselarasan, tidak ada kejelasan, saling mendestruksi, bahkan tidak memberikan kepastian hukum, terutama berkaitan dengan cuti kepala daerah.

Juru Bicara Aspirasi Indonesia, Petrus Selestinus dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Sabtu (10/9).

Menurut Petrus, Aspirasi Indonesia yang tergabung di dalamnya sejumlah elemen mengkonstatir adanya kepentingan terselebung telah dibungkus oleh DPR dalam proses legislasi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Salah satu pasal yang saat ini menjadi topik perbincangan publik adalah perubahan rumusan tentang keharusan cuti seorang petahana selama masa kampanye. Dimana semula dalam rumusan pasal 70 UU Pilkada No. 8 Tahun 2015, masih mengharuskan pengaturan  lama cuti dan jadwal cuti “dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Namun dalam pasal 70 ayat (3)  UU No. 10 Tahun 2016, kata-kata lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dihilangkan dan diganti dengan keharusan menjalani cuti diluar tanggungan negara (dengan lama waktu 40 hingga 60 hari, tanpa ratio yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Keharusan cuti selama masa kampanye didestruksi oleh ketentuan cuti diberikan oleh Presiden dan/atau Gubernur sehingga menjadi hak yang diperoleh Petahana. Inilah yang dinamakan rumusan pasal- pasal dalam satu UU yang tidak sejalan, selaras dengan asas-asas di dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rumusan pasal-pasal yang bermuatan demikian sebagai terkandung niat DPR untuk mencederai kepentingan umum demi meyelamatkan kepentingan kelompok tertentu terkait pilkada,” kata Petrus.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini berpendapat, upaya menguji  konstitusionalitas pasal 70 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dilakukan oleh Ahok, telah mengungkap banyak fakta. Dimana, materi muatan pasal- pasal dalam UU itu  isinya saling mendestruksi antara pasal yang satu dengan yang lain.

Misalkan, ketentuan cuti yang diatur dalam pasal 70 ayat (3), penerapannya  akan sangat merugikan kepentingan umum, terutama keberlangsungan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah akan sangat terganggu. Karena terkait dengan tanggungjawab atas keuangan daerah yang kelak harus dipertanggungjawabkan diakhir masa jabatan seorang gubernur.

Petrus menyatakan, Aspirasi Indonesia mencatat sejumlah fakta yang sudah menjadi notoire feiten (suatu peristiwa yang sudah diketahui umum) tidak perlu dibuktikan lagi. Rumusan pasal- pasal dan ayat- ayat dari ketentuan pasal 70 dan 71 UU No. 10 Tahun 2016, terdapat  materi muatan saling bertentangan.

Selain itu, rumusan pasal  71 dan 72 UU tersebut bertengangan dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, yang mengharuskan pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan yang baik.

Antara lain, kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, mengandung kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Juga kejelasan rumusan, keterbukaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kepastian hukum, keseimbangan dan keselarasan.

Dia menambahkan, dengan rumusan pasal 71 ayat (2), (3) dan ayat (5),  maka selama enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon hingga penetapan pasangan calon terpilih, sang petahana tetap menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Kecuali ada kehilangan wewenang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) dan (3) UU dimaksud.

Karena itu MK harus mengabulkan permohonan uji materil yang diajukan Ahok. Atau setidak- tidaknya membuat tafsir baru demi menyelamatkan kepentingan umum yang diemban oleh Ahok sekaligus mengembalikan peran legislasi DPR  pada posisi yang sesungguhnya.