70 Persen Revolusi Mental Ditujukan untuk ASN

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dalam rangka mewujudkan Revolusi Mental yang digagas Presiden Jokowi untuk mencapai pribadi yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, maka porsi perubahan lebih banyak ditujukkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai 70 persen, sedangkan 30 persen perubahan ditujukkan kepada masyarakat.

Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Revolusi Mental, Paulus Wirutomo menyampaikan ini kepada wartawan di sela-sela kegiatan Focus Group Discution (FGD) Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental Tingkat Provinsi NTT di Kupang, Selasa (30/8/2016).

Paulus mengatakan, ASN dapat perhatian lebih dalam spirit Revolusi Mental karena pemerintah memegang peranan yang sangat penting dan besar di bidang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Aspek terpenting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pelayanan. Masyarakat sebenarnya tidak malas dalam berusaha, tapi karena dipersulit dalam mendapatkan izin atau kredit, terpaksa masyarakat tidak bisa menjalankan usaha yang hendak dirintis.

“Penyakit masyarakat berawal dari kebijakan pemerintah atau produk UU yang tidak berpihak pada rakyat. Mental masyarakat menjadi tidak baik, karena respon dari keadaan yang tidak baik. Sehingga kita memberi porsi yang sangat besar kepada ASN untuk Revolusi Mental,” kata Paulus.

Sosiolog Universitas Indonesia (UI) itu berpendapat, jika Revolusi Mental terutama berkaitan dengan pelayanan sudah dijalankan secara baik oleh pemerintah atau ASN, maka rakyat bisa diajak untuk berubah. Ajakan untuk berubah itu, bukan saja untuk ASN, tapi juga Presiden Jokowi sebagai penggagas spirit dimaksud. Dalam program kerjanya, Presiden Jokowi sudah melakukan perubahan sistim pembangunan yang dimulai dari pinggiran.

“NTT termasuk daerah pinggiran, terpinggir dan bahkan terpinggirkan. Presiden Jokowi sudah membuat sesuatu untuk NTT seperti membangun bendungan. Tahap lanjutannya adalah menggenjot masyarakat untuk memanfaatkan potensi air dari bendungan tersebut,” ungkap Paulus.

Paulus menjelaskan, Revolusi Mental bertujuan untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja, berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetensi dengan bangsa- bangsa lain di dunia.

Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan pondasi tiga pilar Trisakti. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul.

Paulus menegaskan, penyusunan Program Revolusi Mental tidak mengatur secara detail sesuai karakteristik masing- masing daerah. Penyusunannya dilakukan secara global dan berlaku sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Perbedaan akan diperoleh ketika tim berdiskusi dengan pakar atau komponen masyarakat di masing- masing daerah. Revolusi Mental lebih mengatur tentang perubahan mental dan perilaku masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan, R.
Alfredo Sani Fenat menjelaskan, ASN diberi porsi yang cukup besar dalam Revolusi Mental yang mencapai 70 persen karena dominasi pemerintah sangat besar dalam pembangunan. Jika pemerintah bisa berubah terutama terkait pelayanan, maka perubahan di kalangan pemerintah dan masyarakat akan sangat signifikan.

Sebenarnya Revolusi Mental bukanlah hal baru. Yang disoroti dari gerakan ini adalah implementasi dari program pemerintah. Sesungguhnya masih ada ruang untuk memperbaiki diri dalam kerangka pelayanan kerja birokrasi.

“Revolusi Mental tidak boleh dilihat sebagai program pemerintah pusat, tapi harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam semua tingkatan yang disesuaikan dengan konteks lokal,” terang Alfredo.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat NTT, Sisilia Sona menyatakan, Revolusi Mental sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan di NTT terutama perubahan dari hal- hal kecil. Perubahan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi semua elemen masyarakat.