Pencegahan TPPO Butuh Kerja Keras dan Koordinasi Yang Baik

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT Perlu penguatan bagi gugus tugas yang sudah dibentuk. Pasalnya, Pemerintah tidak bisa sendiri tangani TPPO. Butuh semua unsur terkait yang bekerja sesuai tupoksi.

“Perlu ada penguatan terhadap gugus tugas yang ada. Pemerintah dan semua unsur yang terlibat didalamnya, harus punya semangat dan pengetahuan yang baik agar bisa menguatkan satuan gugus tugas dan juga penguatan koordinasi,” Kata Asisten I, Setda Provinsi NTT, Yohana Lisapaly dalam sambutannya saat membuka kegiatan lokakarya penguatan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT tahun 2016 yang diselenggarakan oleh on track media Indonesia (OTMI) bersama Rumah Perempuan Kupang (RPK), di Sotis Hotel Kupang, Kamis (25/8/2016)

Menurut Yohana, bagaimana meminimalisir TPPO sudah banyak dilakukan diskusi, namun yang terpenting bagaimana perlu penguatan bagi gugus tugas, sehingga peran gugus tugas dalam meminimalisir persoalan TPPO dapat berjalan dengan baik.

“Saya sadar pemerintah dengan satuan gugus tugas yang dibentuk belum bekerja maksimal untuk TPPPO karena persoalan anggaran, tetapi perdagangan orang tidak bisa dibiarkan karena korban trafikcing terus berjatuhan hari demi hari. Fatalnya lagi, orang NTT yang selalu menjadi korban traficking. Saya memberikan apresiasi kepada On Track Media Indonesia bersama Rumah Perempuan Kupang yang memfasilitasi kegiatan ini. Perlu adanya kerjasama dengan semua stakeholder untuk bersama-sama dengan gugus tugas sesuai tupoksi masing-masing dalam mengatasi persolan TPPO,” kata Yohana.

Terpisah Direktris Rumah Perempuan Kupang, Libby Ratuarat-SinlaEloe mengatakan, masalah trafficking sesuai laporan IOM, Komnas Perempuan,dan laporan trafficking in person Pemerintah Amerika Serikat( TIP report 2014) menyebut NTT sebagai salah satu daerah sumber terbesar dan paling rentan terhadap praktek perdagangan manusia di Indonesia.

Hal serupa juga diungkapkan presiden RI, Joko Widodo, namun dibantah oleh Gubernur NTT, Frans Leburaya, bahwa NTT tidak darurat Traficking. Bantahan yang disampaikan oleh pemerintah menunjukan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani masalah traficking.

Bukan cuma itu saja, gugus tugas penanganan masalah traficking yang telah dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang melibat semua unsur didalamnya, baik itu pemerintah dan lembaga-lembaga swasta, tidak pernah duduk bersama untuk membahas masalah ini. Pemerintah sering berdalih soal anggaran, padahal satuan gugus tugas yang dibentuk berdasarkan SK. Gubernur, sudah pasti ada intervensi anggarann didalamnya. Untuk sangat diharapakna dalam kegiatan lokakarya ini dapat dibuat suatu kesepakatan yang baik agar gugud tugas yang sudah dibentuk dapat bekerja untuk meminimalisi kasus perdagangan orang di NTT.