Pemkab Fokus Cegah Daerah Kumuh di Perbatasan Belu

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kabupaten Belu akan memberikan perhatian guna mencegah daerah kumuh di wilayah Belu. Tentunya dibutuhkan partisipasi serta keterlibatan seluruh stakeholder dan komponen yang ada.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan saat konferensi pers usai membuka sosialisasi dan workshop strategi komunikasi program kota kumuh (KotaKu) kerja sama Kementerian PUPR dan Pemkab Belu di Hotel Permata, Jumat (26/8/2016).

Dikatakan, terkait kompleks pasar baru Atambua perlu mendapat perhatian serius dan harus dibangun satu sistem yang baik, melibatkan seluruh komponen juga harus ada tindakan preventif. Sehingga kedepan Kota atambua tidak menjadi kota kumuh.

“Program Pempus ini bagian dari membangun kota pinggiran seperti di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dan Atambua harus jadi wajah terdepan di Republik ini,” ujar dia.

Jelas Luan, selama ini pemkab selalu memberikan perhatian dengan melakukan aksi Jumat bersih di kompleks pasar baru Atambua. Namun, hal tersebut belum maksimal, sebab penanganannya belum terorganisir secara baik.

“Malah yang jadi buruk diluar pasar, mengelilingi pasar itu kumuh. Tapi mungkin dengan program kotaku bisa bantu. Persoalan kumuh tidak bisa terlepas dari sampah. Oleh sebab itu, penanganan sampah harus jadi tanggung jawab bersama,” ucap Luan.

Dituturkan, selama ini kebersihan Kota Atambua belum diperhatikan secara serius. Ditambah pola hidup dan perilaku masyarakat yang belum sadar menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampat tidak pada tempatnya. “Masih banyak mereka (warga_red) yang sembarang buang limbah-limbah rumah tangga sehingga timbul aroma busuk di sepanjang sungai dalam pusat kota Atambua,” sebut mantan Sekda itu.

Kadis PU dan PR Belu, Eda Fahik mengatakan penanganan sampah di Kota Atambua sudah dilaksanakan dengan penyediaan sarana seperti enam armada angkutan sampah, delapan unit kontainer sampah dengan 186 Satgas kebersihan.

“Kita juga tengah mengupayakan regulasi daerah yang mendukung penanganan masalah sampah seperti peraturan daerah tentang penanganan air limbah domestik dan sampah,” ungkap Fahik.

Komentar ditutup.