Perlu Waspadai Manuver PDIP di Pilkada DKI

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Jika PDIP ingin mendukung Ahok, maka PDIP tidak boleh mengesampingkan keberadaan tiga partai politik (Parpol) dan Teman Ahok yang sudah mendeklarasi dukungan untuk paket Ahok- Heru dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menyampaikan ini dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Senin (22/8).

Menurutnya, Partai Nasdem, Hanura dan Golkar dengan kekuatan 24 kursi DPRD DKI Jakarta telah menggaransi Ahok dan publik bahwa dukungan yang diberikan adalah tanpa syarat mahar. Bahkan memberi kebebasan untuk memilih sendiri siapa pasangan calon wakilnya sekiranya Ahok hendak mengubah bakal calon wakilnya.

Jika PDIP juga mendukung Ahok, harus dibicarakan terlebih dahulu secara terbuka dengan tiga parpol pendukung dan Teman Ahok sebagai infrastruktur politik yang dibangun oleh publik untuk Ahok- Heru.

Petrus yang juga Advokat Peradi ini menyatakan, parpol manapun termasuk PDIP yang hendak menyatakan dukungan dan ingin mengusung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, harus memiliki sikap yang sama dengan sikap tiga parpol dimaksud.

“Perlunya sikap dasar yang sama dari setiap parpol yang mengusung Ahok, agar nilai- nilai moral dan etika yang secara progresif diwujudkan oleh tiga parpol dan Teman Ahok yang telah berhasil mempersempit ruang praktik politik yang bersifat KKN di kalangan parpol bisa dipertahankan dan dibudayakan,” kata Petrus.

Bagi publik, lanjut Petrus, PDIP mau dukung siapa saja tidak penting. Karena yang ditunggu publik dari PDIP adalah mendeklarasi sikap dasarnya dalam pilkada DKI Jakarta, yaitu dukungan atau pengusungan pasangan calon dalam pilkada DKI Jakarta 2017 adalah tanpa syarat mahar. Sekalipun yang didukung atau diusung adalah bukan dari kader PDIP.

Dia mengungkapkan tiga alasan yang sudah tidak penting dan menarik bila PDIP menetapkan calon gubernur DKI. Pertama, Golkar, Nasdem dan Hanura sudah menyatakan secara terbuka kepada publik mendukung Ahok dan pilihannya untuk menjadi calon Wakil Gubernur tanpa syarat mahar politik sesuai dengan cita- cita publik.

Kedua, dukungan tiga parpol Teman Ahok kepada Ahok adalah bagian dari sikap mengakomodasi kehendak publik atas pilihannya terhadap Ahok. Ketiga, PDIP tidak memiliki kader partai yang berkualitas dengan elektabilitas yang cukup untuk menyaingi Ahok disamping itu puluhan tokoh yang dijaring oleh PDIP untuk calon Gubernur DKI Jakarta masih tersandera tanpa ada kepastian dari PDIP untuk diumumkan.

“Sebagai parpol dengan kekuatan 28 kursi di DPRD DKI Jakarta, sikap PDIP sudah terlambat dan ketinggalan kereta. Lokomotif  PDIP telah diambilalih secara cerdas oleh Partai Nasdem, Hanura dan Golkar dengan memilh Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta,” papar Petrus.

Anggota TPDI, Robert Keytimu menungkapkan, sikap lamban PDIP itu sangat merugikan partai lambang Banteng Mulut Putih itu. Pasalnya, PDIP lamban dan bingung dalam mengantisipasi dinamika politik dalam pilkada DKI Jakarta. PDIP  hanya berkutat pada persoalan mekanisme dan prosedur internal partai yang harus dikedepankan, dan tidak pada substansi masalahnya.

Namun demikian pada saat yang sama PDIP juga melanggar mekanisme dan prosedur internal partainya sendiri yaitu tidak segera mengumumkan puluhan nama yang sudah diseleksi untuk calon gGubernur dari PDIP.

Inilah yang sangat disayangkan, karena seharusnya PDIP menempatkan partainya sebagai lokomotif dalam menggerakan, mengendalikan dan menentukan arah dukungan publik terhadap pasangan calonnya. Bukan malah sebaliknya pada mekanisme dan prosedur yang juga sering dilanggar sendiri.

Dia menambahkan, kalau PDIP konsisten pada mekanisme dan prosedur, maka PDIP seharusnya terlebih dahulu mengumumkan hasil seleksi para calon Gubenur dan Wakilnya yang sudah diseleksi beberapa bulan yang lalu. Berikan kepastian hukum dan hargai para tokoh yang sudah mendaftar dan diseleksi, jangan menyandera nasib mereka.

Secara etika seharusnya PDIP hanya boleh menentukan pasangan calonya dari puluhan nama tokoh yang sudah mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain melalui seleksi dan kursus. Jika memang tidak ada tokoh yang memenuhi syarat dalam seleksi PDIP, maka umumkanlah segera, baru PDIP boleh menjaring tokoh lain entah dengan cara apa lagi.