HUT RI Ke-71, 57 Napi di NTT Dapat Remisi Bebas

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Sebanyak 57 narapidana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapatkan remisi umum langsung bebas pada peringatan HUT RI ke-71 tahun 2016.

Sementara dari 3.076 tahanan lembaga pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan) maupun Cabang Rutan di NTT, sebanyak 2.018 tahanan mendapatakan remisi pengurangan masa tahanan.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM NTT, Rochadi Iman Santoso pada upacara pemberian remisi umum kepada narapidana dan anak pidana, Rabu, (17/8) yang berlangsung di Lapas Klas IIA Kupang.

Menurut Rochadi, remisi yang diberikan kepada para tahanan ini merupakan remisi umum peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan RI ke-71 pada tanggal 17 Agustus 2016.

Gubernur NTT, Frans Lebu raya ketika mebacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menyatakan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan bagian dari warga Negara yang tetap memiliki hak-hak yang mesti dihormati dan dipenuhi.

Lebu Raya menyampaikan, remisi merupakan hak yang telah diatur secara tegas dalam pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
“Setiap narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pengurangan masa menjalani pidana,” kata Lebu Raya dihadapan ratusan Warga Binaan Pemasyarakatan, Rutan Klas IIA Kupang.

Dia menjelaskan melalui remisi dapat mempercepat proses kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat. Percepatan kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat juga akan memperbaiki kualitas hubungan antara narapidana dan keluarganya.

“Karena bagaimanapun seorang narapidana adalah bagian tak terpisahkan dari keluarga. Narapidana memiliki kewajiban untuk menjalankan perannya sebagai anggota keluarga, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupannya secara normal,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Lebu Raya mengatakan paradigma pemerintahan yang baru, menuntut kerja nyata yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang kreatif, inovatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Saya meminta seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM sebagai abdi Negara harus mampu mengubah cara pandang dan pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja dalam bentuk sebuah gerakan moral yang disebut revolusi mental,” kata Lebu Raya.