Komisi V Usulkan Ranperda Pengawasan TKI Asal NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan segera menerbitkan Racangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo dalam rapat gabungan komisi di Kantor DPRD NTT, Senin (15/8).

Menurut Winston, Ranperda dimaksud sangat penting karena NTT adalah daerah darurat perdagangan orang (Human Trafficking). NTT adalah daerah pengirim TKI non prosedural tertinggi ke luar negeri, karena itu segera diterbitkan Ranperda untuk mengatur prosedural perekrutan TKI.

“Komisi V mengusulkan agar Ranperda tentang Pelayanan dan Pengawasan TKI di NTT segera diterbitkan agar perekrutan dan penempatan TKI sesuai dengan aturan,” kata Winston.

Winston mengatakan, perekrutan TKI non prosedural (ilegal) asal NTT masih tinggi karena lemahnya pengawasan. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku perekrut TKI ilegal masih sangat lemah akibatnya tidak ada efek jera.

Anggota Komisi IV DPRD NTT Gusty Beribe mengkritisi buruknya kinerja pemerintah yakni tidak memiliki data yang akurat tentang masalah TKI. Pemerintah NTT sama sekali tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk mengatur masalah TKI yang tak kunjung selesai.

“Tidak ada peraturan yang jelas untuk mengatasi masalah TKI di NTT terutama TKI yang keluar dari desa/kelurahan. Data indentitas para TKI sering dipalsukan demi kepentingan orang atau pihak tertentu,” tegas Gusty.

Sekitar 150 ribu TKI asal NTT yang bekerja di luar negeri. Sejak Januari-Juli 2016, sebanyak 23 TKI asal NTT tercatat meninggal di Malaysia.

Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTT, Tato Tirang menjelaskan
sesuai data yang diperoleh bahwa dari 23 orang yang meninggal dunia itu, hanya dua orang yang legal, sedangkan 21 orang ilegal.

“Setelah meninggal baru diketahui direkrut secara ilegal. Saat direkrut kami tidak tahu karena direkrut secara ilegal,” kata Tato.