TPDI Nilai Polisi Keliru Sertakan Testimoni Freddy Budiman

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Sikap Polri, TNI dan BNN yang meminta agar Haris Azhar wajib menyertakan testimoni Freddy Budiman, yang berisi adanya backing dari oknum tiga institusi itu terhadap bisnis haram perdagangan narkoba dengan bukti- bukti dan disertai dengan identitas pelakunya selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas), jelas merupakan sikap yang keliru dan terlalu dicari – cari.

Pernyataan ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Kamis (11/8).

Menurut Petrus, kepolisian tidak boleh membebankan masyarakat pemberi informasi tentang sebuah peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana dengan kewajiban melengkapi informasinya itu dengan bukti-bukti. Karena kewenangan mencari dan menemukan bukti – bukti dalam sebuah peristiwa pidana hanya dimiliki oleh penyidik, dalam hal ini Polri, kejaksaan dan penyidik PNS.

Tugas Haris Azhar sebagai anggota masyarakat, telah selesai yaitu dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan kepada publik demi kepentingan umum. Termasuk di dalamnya tentang dugaan keterlibatan sejumlah oknum TNI, polri dan BNN untuk mengawal masuknya narkoba dari luar ke Indonesia hingga ke tangan konsumen.

“Sekarang tinggal menunggu kerja Polri dan TNI secara profesional untuk melakukan penyelidikan, mencari bukti – bukti guna membuat terang peristiwanya, apakah benar ada peristiwa pidana atau tidak dan siapa pelakunya, sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” kata Petrus.

Advokat Peradi ini mengungkapkan, untuk membuktikan kebenaran informasi tentang dugaan keterlibatan oknum TNI – Polri sebagai backing dalam bisnis haram peredaran narkoba yang dikendalikan oleh Freddy Budiman, mutlak menjadi beban dan tanggung jawab negara/pemerintah Cq. aparat kepolisian sesuai dengan KUHAP. Karena itu atas nama dan dengan dalil apapun, Haris Azhar tidak boleh dibebankan untuk memikul tanggung jawab membuktikan kebenaran testimoni Freddy Budiman.

Karena Haris Azhar tidak memiliki sedikit pun wewenang dan kekuasaan untuk mencari dan menemukan bukti. Lebih dari itu, Haris Azhar tidak memiliki kekuatan memaksa untuk melakukan tindakan kepolisian, misalnya penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap sesorang. Karena wewenang melakukan tindakan kepolisian hanya ada pada polisi atau aparat penegak hukum lainnya.

Petrus berargumen, dalam kasus testimoni Freddy Budiman, Haris Azhar tidak memiliki agenda untuk kepentingan pribadi. Karena itu tidak terdapat alasan hukum untuk membebankan Haris Azhar dengan kewajiban membuktikan informasi yang telah diangkat ke permukaan dan menjadi milik publik. Substansi curhatan Freddy Budiman, yang kemudian diungkap kembali oleh Haris Azhar, tidak bertujuan untuk menghina atau mencemarkan nama baik institusi atau nama siapapun juga.

“Informasi yang diangkat itu semata- mata demi kepentingan umum dan demi penegakan hukum serta perbaikan kualitas penegakan hukum di negeri ini,” papar Petrus.

Anggota TPDI, Robert Keytimu menyatakan, meski informasi yang disampaikan kepada publik dan aparat penegak hukum hanya sekedar meneruskan curhatan/testimoni terpidana mati Freddy Budiman, namun sejumlah indikasi seputar sepak terjang Freddy Budiman selama berada dalam lapas seperti mendapatkan berbagai kemudahan dan fasilitas. Komjen Pol. Buwas ketika baru menjabat Kepala BNN pernah mengkonstatir bahwa tugas memberantas narkoba sangat berat, karena sejumlah oknum Polri, BNN dan TNI diduga ikut terlibat dalam bisnis Narkoba.

Maka Haris Azhar dan  publik meyakini curahatan Freddy Budiman itu sebagai sebuah kebenaran. Karena Freddy Budiman  tetap mengendalikan bisnis narkobanya selama menunggu eksekusi mati dalam lapas. Diduga kuat karena hal itu mendapatkan perlindungan dari oknum- oknum yang memiliki otoritas di bidang hukum dan keamanan dengan imbalan yang sangat besar.

Ditambahkannya, publik menunggu kerja keras BNN dan Bareskrim Polri untuk mengusut testimoni Freddy Budiman yang diinformasikan kembali oleh Haris Azhar, sekalipun yang diduga terlibat adalah orang- orang penting yang berkuasa di dalam institusi TNI, BNN dan PoriI. Jika kemudian ternyata testimoni Haris Azhar ini tidak terbukti, maka menjadi tugas pemerintah untuk memulihkan nama baik institusi yang merasa ternoda akibat testimoni Freddy Budiman.

Haris Azhar pun tidak dapat dipersangkakan mencemarkan nama baik siapapun juga. Karena tujuan Haris Azhar bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi demi kepentingan umum. Sehingga dengan demikian tidak dapat diproses sesuai ketentuan  pasal 310 ayat (3) KUHP yang menjadi dasar pembenarannya.