Enam Provinsi Dapat Perhatian Serius KPK

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus untuk enam provinsi di Indonesia. Perhatian serius ini harus dilakukan karena banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah-daerah tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi pemberantasan Korupsi, Basaria Panjaitan pada kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Kupang, Rabu (10/8).

Basaria menyebutkan enam provinsi yang mendapat perhatian serius KPK tersebut yakni Provinsi Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua Barat, Papua dan Aceh. “Kenapa ini menjadi pusat perhatian KPK karena di Riau sudah tiga kali gubernurnya melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian Sumatera Utara dan Banten juga masing-masing sudah dua kali,” kata Basaria.

Menurut Basaria, kesalahan yang dilakukan berulang kali oleh sejumlah pemerintah daerah kemudian berdampak pada tindak pidana korupsi mengindikasikan adanya sesuatu yang salah. “Untuk itu KPK punya pemikiran, kalau sampai tiga kali melakukan suatu kesalahan yang sama maka ini mengindikasikan ada sesuatu yang salah disana. Apakah sistemnya, apakah manusianya, ataukah aturan-aturannya,” ujarnya.

Imbuhnya, “Kita tidak menginginkan gubernur sebaik apapun orangnya nanti masuk lagi dalam persoalan ranah korupsi, kalau sistem ini tidak diubah maka siapapun yang menjadi gubernurnya akan mengalami hal yang sama,” katanya.

Dia mengatakan, Khusus untuk tiga provinsi lainnya yaitu Papua, Papua Barat dan Aceh, juga mendapat perhatian khusus karena ketiga daerah ini merupakan daerah otonomi khusus dan juga mendapatkan dana khusus.
Untuk itu, KPK menginginkan benar-benar tatakelola pemerintahan di daerah sesuai ketentuan dan bisa membangun daerah serta mensejahterahkan masyarakat di daerah.

Basaria menyampaikan, salah satu upaya KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yakni dengan menyebarluaskan praktik terbaik (best practice) di pemerintah daerah khususnya pada bidang perencanaan dan pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pelayanan perizinan.

Dari pengamatan KPK, ketiga sektor yang menjadi bahan pembelajaran tersebut merupakan titik yang paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu, perbaikan tatakelola di ketiga sektor tersebut diharapkan dapat menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Selain ketiga hal di atas, lanjut Basaria, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menjadi salah satu hal yang harus mendapat perhatian guna menunjang keberhasilan implementasi tatakelola pemerintahan yang baik di daerah.

“Untuk mewujudkan itu, KPK percaya bahwa pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan daerah dapat menjadi salah satu cara untuk mempersempit peluang terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah,” kata Basaria.

Dalam kegiatan ini, KPK menghadirkan pemerintah daerah yang telah berhasil membangun tata kelola pemerintahan berbasis elektronik untuk berbagi pengalaman. Misalnya saja Pemkot Surabaya (E-planning); Pemkab Bogor dan Pemkab Badung (ULP); Pemkot Bogor, Pemkot Denpasar, Pemkab Sidoarjo dan Pemprov Jawa Barat (PTSP).

“Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan inspirasi sekaligus pembelajaran. KPK dan BPKP akan memfasilitasi dan mendampingi pembelajaran ini,” katanya.