Wagub NTT Buka Rakor PEPP di Kupang

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Drs. Benny A. Litelnoni,SH,M.Si, memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan (RAKOR PEPP) Triwulan II Tahun 2016 di Aula Ben Mboi, Naikolan (3/8).

“Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian dari sitem pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Ditegaskan bahwa pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemudian, semua itu dihimpun oleh Bappenas/Bapeda untuk dianalisa, dipantau pelaksanaan pembangunan, hasil laporan dan evaluasinya. Selanjutnya, hal itu akan menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode selanjutnya” kata Litelnoni dalam sambutannya.

Wakil Gubernur mengatakan bahwa masalah krusial di tingkat daerah adalah terkait penyerapan dana. Masalah ini sangat dipengaruhi oleh masalah-masalah eksternal. Hingga 1 Agustus 2016 ini, daya serap anggaran belum mencapai 40%. Hal itu disebabkan oleh adanya ketakutan terhadap aparatur penegak hukum.

“Baru melenceng sedikit saja, mungkin ada kekurangan soal administrasi, sudah diberikan sinyal adanya indikasi korupsi,” demikian lanjut Litelnoni.

Sementara itu, Kepala Deputi Pemantauan Evaluasi dan Pengembangan Pembangunan Nasional BAPPENAS, Dr.Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si mengatakan, rapat ini dimaksudkan untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia melihat pentingnya hal pengadaan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, penting untuk memastikan hasil pengadaan barang/jasa berkualitas dan berpotensi memberikan kontribusi pada pencapaian terget pembangunan.

Susanto mengatakan bahwa pertemuan ini untuk memastikan bahwa proyek-proyek nasioanal strategis baik di Nusa Tenggara Timur maupun di daerah lain, BAPPEDA memegang peran penting untuk memantau, mengevaluasi dan mengendalikannya.

”Kemarin saya ke Raknamo, seandainya bendungan itu jadi, mohon dipastikan teman-teman Provinsi, Kabupaten/Kota agar jaringan tersier kuarter harus ada. Jangan sampai, ketika bendunganya sudah selesai, kemudian saluran irigasi primer/sekunder tidak ada. BAPPEDA Provinsi, Kabupaten/Kota harus memastikan disapkannya saluran tersier/kuarternya sehingga tidak ada sawah yang tidak diairi. Jadi, orang pusat ataupun orang daerah tidak bisa sendiri tetapi harus berpadu” demikian ucap Susanto. Biro Humas Provinsi NTT