Bangun Kawasan Ekonomi Khusus Perlu Disesuaikan Potensi Daerah

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Rencana pembanguan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus betul-betul disesuaikan dengan potensi daerah serta kesiapan infrastruktur pendukung sehingga tidak hanya seperti dokumen perancanaan yang tampak lengkap namun implementasinya tidak berjalan lancar.

‪Hal ini disampaikan Deputi Pemantauan Evaulasi dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Roni Dwi Susanto kepada wartawan di Kupang, Rabu (3/8).

Menurut Roni, untuk membangun sebuah kawasan ekonomi khusus perlu adanya infrastruktur pendukung di luar kawasan tersebut harus mendukung seperti air, jalan, dan listrik.

“Kalau dalam KEK sendiri merupakan urusan swasta sebagai pengelola namun pemerintah daerah harus menyiapkan infrastruktur menuju KEK yang betul-betul dipastikan memadai,” katanya.

Dia mengatakan, pembangunan KEK juga harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah seperti infrastruktur jalan dan harus disesuaikan dengan kekuatan anggaran daerah kabupaten untuk membangun jalan kabupaten terlepas dari jalan provinsi dan negara.

“KEK itukan dibangun berdasarkan usulan pemerintah daerah ke pusat melalui provinsi namun harus ditinjau lagi karena pembangunan infrastruktur penunjang KEK harus betul-betul siap,” katanya.

Hal itu dikatakannya berkaitan dengan rencana pembangunan KEK di kawasan Kabupaten Alor Lembata dan Flores Timur (KEK) di Nusa Tenggara Timur.

“Selain itu, pemerintah harus memastikan adanya pihak swasta yang siap mengelola KEK serta kejelasan RT/RW di sebuah daerah kabupaten,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, secara nasional rencana pembangunan KEK sebanyak 10 kawasan dan pemerintah pusat terus mengevaluasi sesuai dengan berbagai pertimbangan strategis.

“Jika pemerintah pusat mengevaluasi bahwa pembangunan KEK ternyata tidak efektif dalam arti lebih banyak pengeluaran dari pada dampak yang dihasilkan maka bisa saja dibatalkan,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTT Wayan Darmawa mengatakan bahwa pembangunan di daerah seringkali terkendala lahan yang masih menimbulkan berbagai klaim kepemilikan.

“Banyak lahan yang sudah dipastikan oleh pemerintah daerah namun ketika proses pembangunan mulai dilakukan muncullah klaim kepemilikan dari masyarakat dengan berbagai alasan,” katanya Wayan.

Dia mengatakan, tugas pemerintah daerah menyiapkan lahan yang sudah bersih dari segala persoalan kepemilikan sehingga langka pembangunan KEK bisa berjalan lancar.

Wayan Darmawa menilai rencana pembangunaan KEK Altaka merupakan langkah yang strategis guna menggerakkan perekonomian di tiga kabupaten Alor, Lembata, dan Flores Timur.

“Selain ekonomi sektor potensial lain seperti pariwisata juga bisa berkembang dengan cepat karena akses wilayah tersebut mulai terhubung dengan baik,” katanya.

Dia mencontohkan pembangunan Jembatan Pantai Palo-Tana Merah (Palmerah) yang menghubungkan Larantuka ibukota Flores Timur dengan Pulau Adonara yang diharapkan akan semakin memperlancar akses ekonomi di daerah tersebut.

“Pembangunan Jembatan Palmerah merupakan langkah yang strategis karena konektifitas antar pulau bisa terhubung secara langsung selain itu juga mendukung elektrifikasi melalui pembangunan daya listrik menggunakan arus laut Selat Gonzalo,” tandas Wayan Darmawan.