Ketum Golkar Harus Bisa Seperti Akbar Tandjung & JK Paling Cocok Jadi Ketua DP Golkar

Bagikan Artikel ini

Menghadapi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang direncanakan bakal dihelat bulan April atau Mei 2016, tentunya peran Ketua DPD II Golkar Kabupaten/Kota sangat strategis dalam menentukan nasib Partai Golkar ke depan. Ketua DPD II Golkar Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Azer D.Laoepada,SM.,SH punya pandangan menarik soal Munaslub Partai Golkar dimaksud.

Diwawancarai nttonlinenow.com, Sabtu (5/3/2016) lalu di kediamannya, kawasan Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya. Azer menilai selama satu tahun lebih ini, situasi Partai Golkar sangat memprihatinkan. Karena itu bagi Azer, kesepakatan antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono yang ditengahi pa’ Jusuf Kalla untuk melaksanakan Munaslub sebagai jalan tengah.

“Ini suatu hal yang kita sambut secara positip. Walaupun saya peserta Munas Bali, tidak ikut Munas Ancol tetapi karena gejolak ini terus terjadi seakan tak pernah berkahir maka Munas bersama atau Munaslub ini sebagai salah satu jalan tengah untuk menyatukan kembali Golkar yang selama satu tahun lebih terombang-ambing,”kata Azer.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor ini menyebut sejumlah nama kader-kader potensial Golkar yang mau mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Harapan dia, siapapun yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar harus merangkul faksi-faksi yang ada di tubuh Partai Golkar untuk sama-sama membangun Partai Golkar. Hal ini, lanjut Azer, agar dapat merebut kembali kejayaan Partai Golkar yang selama ini hilang.

“Kita juga harapkan agar pemberdayaan DPD propinsi maupun kabupaten/kota, terutama dalam memutuskan kewenangan-kewenangan yang selama ini terkonsentrasi di pusat. Misalnya penentuan calon bupati/walikota, calon gubernur yang selama ini penentuannya dari Jakarta, kita harapkan agar kewenangan itu sebagian besar dikembalikan ke daerah seiring dengan otonomi daerah. Upaya kaderisasi hingga ke tingkat desa juga harus dilakukan secara maksimal,”tandas Azer.

Ditanya mengenai wacana penambahan kewenangan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Azer mengatakan soal setuju atau tidak, harus dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi demokrasi yang semakin berkembang, demikian Azer, jangan sampai kewenangan yang diberikan itu mengakibatkan demokrasi tersumbat, kemandirian Partai Golkar menjadi tersumbat. Jangan sampai, sambung Azer, kita kembali pada masa Golkar sebelum menjadi Partai Golkar.

“Karena waktu lalu, selama 32 tahun itu kewenangan yang begitu besar ada di Ketua Dewan Penasihat yakni pa Harto (mantan Presiden RI, Soeharto) sehingga hampir seluruh keputusan tersentralisasi pada satu orang. Ini yang kita harapkan tidak boleh terjadi. Kalau memberikan kewenangan untuk pengendalian organisasi dan menumbuh kembangkan dinamika demokrasi dalam tubuh partai itu boleh, tetapi kalau terjadi sentralisasi pengambilan keputusan maka tidak boleh terjadi.

Soal kemungkinan Golkar kembali mendukung pemerintahan Jokowi-JK, Azer berpendapat ok ok saja sehingga dinamika Golkar tidak terus diterpa putting beliung yang begitu keras. Jadi, ujar Azer, Golkar boleh bergabung tetapi sikap kritis, koreksi dan kontrol terhadap pemerintah harus tetap dijunjung tinggi sehingga tidak hanya menjadi barisan “paduan suara”.

Disinggung mengenai tingkat kepuasannya atas kinerja Aburizal Bakrie selama ini, Azer mengatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan itu tergantung pada keberhasilan dalam Pemilu ke Pemilu. Pemilu 2014, lanjut Azer, memang Golkar ada di peringkat ke dua perolehan suara, tetapi perolehan kursi (di DPR RI) menurun dari 100 lebih kursi hasil Pemilu sebelumnya menjadi hanya 96 kursi.

“Dilihat dari pencapaian perolehan kursi maka kita rasa belum optimal apalagi maksimal. Karena itu siapapun yang terpilih nanti, harus lebih memacu lagi,”tegasnya.

Lantas sosok seperti apa yang diharapkannya untuk memimpin Golkar ke depan, Azer menekankan sosok yang demokratis dan harus bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Krena pengalaman kami, kata Azer, Pemilu Tahun 2004 Golkar menang Pemilu Legislatif karena periode 1999-2004 itu Ketua Umum Golkar, Akbar Tandjung turun sampai ke kabupaten/kota di Indonesia sehingga kader partai di lapangan termotivasi untuk berjuang memenangkan partai dalam Pemilu.

Jadi, harap dia, siapapun yang terpilih menjadi Ketua Umum Golkar, kalau sedang punya tugas di DPR RI maka harus melepas tugas itu sehingga konsentrasi pada urusan partai hingga ke tingkat kabupaten/kota bahkan kecamatan dan desa.

Saat ini, lanjut Azer, bermunculan banyak calon yang dinilainya bagus seperti Ade Komarudin, Setya Novanto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartanto, Aziz Syamsudin, Idrus Marham, Mahyudin, MS Hidayat, Nurdin Halid, Priyo Budi Santoso, Roem Kono dan bahkan Yasin Limpo.

“Bagi saya mereka semua ini kader-kader yang sudah teruji semua. Yang paling penting, boleh berbeda saat pemilihan tetapi sesudah itu semua saling merangkul.Figur itu juga harus melakukan upaya-upaya mengakar ke bawah. Jangan sampai setelah menjadi Ketua Umum Golkar, lalu kabupaten/kota diserahkan kepada propinsi, pengurus Golkar kecamatan dan desa diserahkan  kepada kabupaten/kota sementara kita sangat terbatas dalam upaya pengembangan kaderisasi di tingkat kecamatan dan desa. Jadi Ketua Umum harus punya perhatian sampai ke kecamatan dan desa,”tandasnya.

Azer tak mau menyebut satu nama karena menurutnya sebelum ke Munaslub masih harus dibicarakan melalui Rapat DPD Partai Golkar Alor untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Terkait sosok yang berpotensi menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Azer mengatakan sulit kalau di luar Akbar Tandjung. Karena itu dia harapkan siapapun yang menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, dia harus bisa seperti Akbar Tandjung. Posisi Aburizal Bakrie dan Agung Laksono menurutnya bisa menjadi bagian dari anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar.

Azer kemudian menilai sosok Jusuf Kalla yang paling cocok menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar karena JK berkontribusi besar dalam menyatukan dua faksi yang berseberangan selama ini dan bisa merangkul semua pihak untuk bersatu ke depan.