Pemkot Kupang Akan Tertibkan PKL Pasca Sail Komodo

E-mail Print PDF

alt

Laporan Yongki Mauleti
Kupang, NTTOnline - Pemerintah Kota akan menertibkan PKL sesudah Sail Komodo yang digelar beberapa bulan kedepan. Pasalnya PKL Kota Kupang saat ini belum bisa ditertibkan karena Pemerintah belum memiliki lokasi lokasi yang tepat untuk ditempati oleh para PKL.

Wali Kota Kupang Jonas Salean mengatakan kepada wartawan di Kupang, Rabu (29/05).

Menurut Jonas, salah satu penyebab belum adanya penertiban terhadap PKL di karenakan sampai saat ini Pereaturan Daerah, atau Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, atau RTRW, dan Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Detail Ruang Wilayah, atau RDRW, saat ini belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat disebabkan tidak ada rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur ke Pemerintah Pusat untuk disahkan.

Perda 11 dan 12 tahun 2011 memang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau DPRD Kota Kupang, namun adanya koordinasi lanjutan dari Pemerintah Kota Kupang kepada Pemerintah Propinsi untuk direkomendasi.

Jonas mengaku, saat ini penempatan termpat jualan dari para PKL di Kota Kupang masih terkesan sembrawut, sehingga terkesan merusak wajah Kota dan juga sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas akibat berjualan di area badan jalan umum.

Oleh karena itu, Jonas berjanji kedepan akan menata para PKL di tempat yang lebih baik, dengan mempertimbangkan pendapatan yang cukup untuk kesejahteraan mereka. Namun, semuanya itu baru dapat dilakukan setelah Event Internasional Sail Komodo mendatang.


rssfeed
Email Twitter Facebook google YahooWebSzenario
 

Artkel Terbaru

Iim Ekspedisi NKRI Gelar Operasi Katarak di Kabupaten Kupang

Iim Ekspedisi NKRI Gelar Operasi Katarak di Kabupaten Kupang

Kupang, NTTOnline – Setelah menggelar... [More...]

Tidak Lama Belu Bakal

Tidak Lama Belu Bakal "Diambil" Timor Leste

Laporan Yansen BauAtambua, NTTOnline - Tidak... [More...]

Pemkot Kupang Keluarkan Larangan Bangun Rumah di DAS

Pemkot Kupang Keluarkan Larangan Bangun Rumah di DAS

Laporan Nyongki MauletiKupang, NTTOnline -... [More...]

Penyebab Utama Radikalisme, Fanatisme dan Dendam

Penyebab Utama Radikalisme, Fanatisme dan Dendam

Laporan Nyongki MauletiKupang, NTTOnline -... [More...]

Tunggak Rp 364 Juta, Pemkot PHK Teluk Kupang

Tunggak Rp 364 Juta, Pemkot PHK Teluk Kupang

Laporan Nyongki MauletiKupang, NTTOnline -... [More...]

Pemkot Segera Manfaatkan Bekas Rujab

Pemkot Segera Manfaatkan Bekas Rujab

Laporan Nyongki MauletiKupang, NTTOnline -... [More...]

Diduga Pengadaan 6 Unit Mobil Dinas DPRD Belu

Diduga Pengadaan 6 Unit Mobil Dinas DPRD Belu "Bermasalah"

Laporan Yansen BauAtambua, NTT Online -... [More...]

Gubernur NTT Harapkan Rakerda KKBPK Hasilkan Kerjasama Berbagai Stakeholder

Gubernur NTT Harapkan Rakerda KKBPK Hasilkan Kerjasama Berbagai...

Kupang, NTTOnline - Gubernur Nusa Tenggara... [More...]

PNS Wajib Tunjukan Bukti Pembayaran PBB Untuk Dapat Gaji

PNS Wajib Tunjukan Bukti Pembayaran PBB Untuk Dapat Gaji

Laporan Nyongki MauletiKupang, NTTOnline - Agar... [More...]

Pemkot Targetkan PAD Rp.10 Miliar

Pemkot Targetkan PAD Rp.10 Miliar

Laporan Nyongki MauletiKupang, NTTOnline -... [More...]