Permen ESDM No.1 Tahun 2013:Pertamina Distribusikan BBM Subsidi Sesuai Regulasi

E-mail Print PDF

alt

Kupang, NTT Online - Terkait telah terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak pada 2 Januari lalu, Pertamina Pemasaran Region V akan mendistribusikan BBM Tertentu (BBM Subsidi), sesuai dengan regulasi baru tersebut.

Dalam Perpres tersebut, ada beberapa sarana transportasi yang tidak diijinkan lagi menggunakan BBM Bersubsidi.Demikian Asst.Mgr.External Relation Pertamina Marketing Operation Region V,Eviyanti Rofraida pada acara pembukaan kegiatan orientansi wartawan wilayah Kupang-NTT di Kupang ,Kamis (7/03/2013)

Menurut Evianti, Sesuai dengan pasal 7 dalam peraturan tersebut, terhitung mulai 1 Februari 2013, kapal barang non-perintis dan non-pelayaran rakyat dilarang menggunakan Solar Bersubsidi (Jenis BBM Minyak Tertentu berupa Minyak Solar).

Artinya, kapal barang non-perintis dan non-pelayaran rakyat tersebut harus membeli Solar dengan harga keekonomian/industri. Pengusaha kapal barang non-perintis dan non-pelayaran rakyat dapat membeli Solar non-subsidi melalui Pertamina.

Selain itu, dalam peraturan Menteri ESDM tersebut, juga diatur pembatasan BBM Bersubsidi untuk kendaraan dinas dan mobil barang. Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013 tersebut melengkapi Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012 lalu.

Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013, memperluas larangan penggunaan Premium Bersubsidi untuk kendaraan dinas pemerintah, BUMN, BUMD di luar Jawa-Bali. Selain itu, kendaraan dinas bermesin diesel, juga dilarang menggunakan Solar Bersubsidi.

Larangan penggunaan Solar Bersubsidi di wilayah Jabodetabek, berlaku sejak 1 Februari 2013. Sedangkan di wilayah Jawa-Bali lainnya, termasuk Jawa Timur, kendaraan dinas dilarang menggunakan Solar Bersubsidi terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013. Larangan tersebut tidak berlaku untuk kendaraan dinas berupa ambulance, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah.

Larangan penggunaan Solar Bersubsidi juga berlaku untuk mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat), yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Sebagai antisipasi terhadap kebijakan tersebut, Pertamina akan memperbanyak lembaga penyalur yang menyediakan Solar Non-Subsidi maupun produk Pertamina Dex.

Pertamina, sebagai salah satu Badan Usaha yang ditunjuk Pemerintah untuk menyalurkan BBM Tertentu (BBM Subsidi), tunduk terhadap regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk itu, Pertamina selalu berkoordinasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan instansi terkait.

“Kita memang tidak mungkin mempertahankan 100 persen market share yang ada, tapi Pertamina juga tidak boleh kehilangan konsumen dengan angka yang besar,” jelas Eviyanti Rofraida. Alex Dimoe

 


rssfeed
Email Twitter Facebook google YahooWebSzenario
 

Artkel Terbaru

Ribuan Umat Muslim Sholat Ied di Lapangan Umum Atambua

Ribuan Umat Muslim Sholat Ied di Lapangan Umum Atambua

Laporan HandokoAtambua, NTTOnline - Ribuan umat... [More...]

Identifikasi Jasad WNI Korban MH17, KBRI di Belanda Siaga saat Lebaran

Identifikasi Jasad WNI Korban MH17, KBRI di Belanda Siaga saat Lebaran

Jakarta, NTTOnline – Proses identifikasi... [More...]

Di Kupang, Umat Kristen Jaga Keamanan Pawai Takbiran

Di Kupang, Umat Kristen Jaga Keamanan Pawai Takbiran

Kupang, NTTOnline - Ribuan warga muslim Kupang,... [More...]

Kasus Penyelundupan Kendaraan di Batas RI-RDTL Kian Marak

Kasus Penyelundupan Kendaraan di Batas RI-RDTL Kian Marak

Laporan HandokoAtambua, NTTOnline - Kasus... [More...]

Satgas Pamtas Yonif 742, Amankan Kendaraan Dan Sapi

Satgas Pamtas Yonif 742, Amankan Kendaraan Dan Sapi

Laporan HandokoAtambua, NTTOnline - Upaya... [More...]

Arus Mudik Jelang Idul Fitri Di Batas RI-RDTL Melonjak

Arus Mudik Jelang Idul Fitri Di Batas RI-RDTL Melonjak

Laporan HandokoAtambua, NTTOnline - Puncak arus... [More...]

Kejari Kefamenanu Tetapkan 14 TSK Dalam Kasus Dana DAK

Kejari Kefamenanu Tetapkan 14 TSK Dalam Kasus Dana DAK

Kupang, NTTOnline –  Kasus dugaan korupsi... [More...]

Walikota Pantau Pembayaran THR Lebaran di Dua Perusahan Besar

Walikota Pantau Pembayaran THR Lebaran di Dua Perusahan Besar

Laporan Yongki MauletiKupang, NTTOnline -... [More...]

Lagi, Satgas Pamtas  Gagalkan Penyelundupan Kendaraan Ke Timor Leste

Lagi, Satgas Pamtas Gagalkan Penyelundupan Kendaraan Ke Timor Leste

Laporan HandokoAtambua, NTTOnline - Lagi,... [More...]

Gubernur NTT Berpeluang Masuk Jajaran  Kabinet Ampera Jokowi

Gubernur NTT Berpeluang Masuk Jajaran Kabinet Ampera Jokowi

Kupang, NTTOnline - Gubernur NTT, Frans Lebu... [More...]