Permen ESDM No.1 Tahun 2013:Pertamina Distribusikan BBM Subsidi Sesuai Regulasi

E-mail Print PDF

alt

Kupang, NTT Online - Terkait telah terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak pada 2 Januari lalu, Pertamina Pemasaran Region V akan mendistribusikan BBM Tertentu (BBM Subsidi), sesuai dengan regulasi baru tersebut.

Dalam Perpres tersebut, ada beberapa sarana transportasi yang tidak diijinkan lagi menggunakan BBM Bersubsidi.Demikian Asst.Mgr.External Relation Pertamina Marketing Operation Region V,Eviyanti Rofraida pada acara pembukaan kegiatan orientansi wartawan wilayah Kupang-NTT di Kupang ,Kamis (7/03/2013)

Menurut Evianti, Sesuai dengan pasal 7 dalam peraturan tersebut, terhitung mulai 1 Februari 2013, kapal barang non-perintis dan non-pelayaran rakyat dilarang menggunakan Solar Bersubsidi (Jenis BBM Minyak Tertentu berupa Minyak Solar).

Artinya, kapal barang non-perintis dan non-pelayaran rakyat tersebut harus membeli Solar dengan harga keekonomian/industri. Pengusaha kapal barang non-perintis dan non-pelayaran rakyat dapat membeli Solar non-subsidi melalui Pertamina.

Selain itu, dalam peraturan Menteri ESDM tersebut, juga diatur pembatasan BBM Bersubsidi untuk kendaraan dinas dan mobil barang. Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013 tersebut melengkapi Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012 lalu.

Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013, memperluas larangan penggunaan Premium Bersubsidi untuk kendaraan dinas pemerintah, BUMN, BUMD di luar Jawa-Bali. Selain itu, kendaraan dinas bermesin diesel, juga dilarang menggunakan Solar Bersubsidi.

Larangan penggunaan Solar Bersubsidi di wilayah Jabodetabek, berlaku sejak 1 Februari 2013. Sedangkan di wilayah Jawa-Bali lainnya, termasuk Jawa Timur, kendaraan dinas dilarang menggunakan Solar Bersubsidi terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013. Larangan tersebut tidak berlaku untuk kendaraan dinas berupa ambulance, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah.

Larangan penggunaan Solar Bersubsidi juga berlaku untuk mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat), yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Sebagai antisipasi terhadap kebijakan tersebut, Pertamina akan memperbanyak lembaga penyalur yang menyediakan Solar Non-Subsidi maupun produk Pertamina Dex.

Pertamina, sebagai salah satu Badan Usaha yang ditunjuk Pemerintah untuk menyalurkan BBM Tertentu (BBM Subsidi), tunduk terhadap regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk itu, Pertamina selalu berkoordinasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan instansi terkait.

“Kita memang tidak mungkin mempertahankan 100 persen market share yang ada, tapi Pertamina juga tidak boleh kehilangan konsumen dengan angka yang besar,” jelas Eviyanti Rofraida. Alex Dimoe

 


rssfeed
Email Twitter Facebook google YahooWebSzenario
 

Artkel Terbaru

Cegah TKI Ilegal BNP2TKI Gelar Sosialisasi di Batas RI-RDTL

Cegah TKI Ilegal BNP2TKI Gelar Sosialisasi di Batas RI-RDTL

Laporan Yansen BauAtambua, NTTOnline - Guna... [More...]

Aniaya Dua Orang, Aloysius Asaef dibantai Massa Hingga Tewas

Aniaya Dua Orang, Aloysius Asaef dibantai Massa Hingga Tewas

Laporan Judith Lorenzo TaolinKefamenanu,... [More...]

Pemkot Minta Pemprov Perhatikan Jalan Provinsi dan Negara

Pemkot Minta Pemprov Perhatikan Jalan Provinsi dan Negara

Laporan Yongki MauletiKupang, NTTOnline -... [More...]

Dinas PU Kota Kupang Segera Bayar Hak Kontraktor Yang Tertunda

Dinas PU Kota Kupang Segera Bayar Hak Kontraktor Yang Tertunda

Laporan Yongki Mauletikupang, NTTOnline -... [More...]

Prosentase Kemiskinan di Kabupaten Mangarai Masih Cukup Tingggi

Prosentase Kemiskinan di Kabupaten Mangarai Masih Cukup Tingggi

Laporan Marten DonRuteng, NTTOnline –... [More...]

Mesin Unit  Dua PLTU Bolok Kembali Beroperasi, Tidak Ada Pemadaman Bergilir Lagi

Mesin Unit Dua PLTU Bolok Kembali Beroperasi, Tidak Ada Pemadaman...

Kupang,  NTTOnline – General Manager PLN... [More...]

Mukerwil PKB NTT Dihadiri Dua Menteri

Mukerwil PKB NTT Dihadiri Dua Menteri

Kupang, NTTOnline - Ketua Dewan Pimpinan... [More...]

UMP NTT Rp.1,2 Juta Perbulan

UMP NTT Rp.1,2 Juta Perbulan

Pemerintah Diminta Awasi Pemberlakuan Kupang,... [More...]

Pupuk Organic Bio-Pem Mulai Diminati  Petani  NTT

Pupuk Organic Bio-Pem Mulai Diminati Petani NTT

Laporan Yongki MauletiKupang, NTTOnline -... [More...]

Realisasi PAD Kota Kupang  Capai 97,52 Persen

Realisasi PAD Kota Kupang Capai 97,52 Persen

Laporan Yongki MauletiKupang, NTTOnline -... [More...]