Permen ESDM No.1 Tahun 2013:Pertamina Distribusikan BBM Subsidi Sesuai Regulasi

E-mail Print PDF

alt

Kupang, NTT Online - Terkait telah terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak pada 2 Januari lalu, Pertamina Pemasaran Region V akan mendistribusikan BBM Tertentu (BBM Subsidi), sesuai dengan regulasi baru tersebut.

Dalam Perpres tersebut, ada beberapa sarana transportasi yang tidak diijinkan lagi menggunakan BBM Bersubsidi.Demikian Asst.Mgr.External Relation Pertamina Marketing Operation Region V,Eviyanti Rofraida pada acara pembukaan kegiatan orientansi wartawan wilayah Kupang-NTT di Kupang ,Kamis (7/03/2013)

Menurut Evianti, Sesuai dengan pasal 7 dalam peraturan tersebut, terhitung mulai 1 Februari 2013, kapal barang non-perintis dan non-pelayaran rakyat dilarang menggunakan Solar Bersubsidi (Jenis BBM Minyak Tertentu berupa Minyak Solar).

Artinya, kapal barang non-perintis dan non-pelayaran rakyat tersebut harus membeli Solar dengan harga keekonomian/industri. Pengusaha kapal barang non-perintis dan non-pelayaran rakyat dapat membeli Solar non-subsidi melalui Pertamina.

Selain itu, dalam peraturan Menteri ESDM tersebut, juga diatur pembatasan BBM Bersubsidi untuk kendaraan dinas dan mobil barang. Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013 tersebut melengkapi Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012 lalu.

Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013, memperluas larangan penggunaan Premium Bersubsidi untuk kendaraan dinas pemerintah, BUMN, BUMD di luar Jawa-Bali. Selain itu, kendaraan dinas bermesin diesel, juga dilarang menggunakan Solar Bersubsidi.

Larangan penggunaan Solar Bersubsidi di wilayah Jabodetabek, berlaku sejak 1 Februari 2013. Sedangkan di wilayah Jawa-Bali lainnya, termasuk Jawa Timur, kendaraan dinas dilarang menggunakan Solar Bersubsidi terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013. Larangan tersebut tidak berlaku untuk kendaraan dinas berupa ambulance, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah.

Larangan penggunaan Solar Bersubsidi juga berlaku untuk mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat), yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Sebagai antisipasi terhadap kebijakan tersebut, Pertamina akan memperbanyak lembaga penyalur yang menyediakan Solar Non-Subsidi maupun produk Pertamina Dex.

Pertamina, sebagai salah satu Badan Usaha yang ditunjuk Pemerintah untuk menyalurkan BBM Tertentu (BBM Subsidi), tunduk terhadap regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk itu, Pertamina selalu berkoordinasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan instansi terkait.

“Kita memang tidak mungkin mempertahankan 100 persen market share yang ada, tapi Pertamina juga tidak boleh kehilangan konsumen dengan angka yang besar,” jelas Eviyanti Rofraida. Alex Dimoe

 


rssfeed
Email Twitter Facebook google YahooWebSzenario
 

Artkel Terbaru

Ribuan Hama Ulat Ancam Tanaman Cendana di NTT

Ribuan Hama Ulat Ancam Tanaman Cendana di NTT

Laporan Judith Lorenzo TaolinKefamenanu,... [More...]

RSK Marianum Haliluluk Gelar Baksos Pengobatan Massal di Daerah Terpencil

RSK Marianum Haliluluk Gelar Baksos Pengobatan Massal di Daerah...

Laporan Yansen BauBetun, NTTOnline - Rumah... [More...]

Pilkada Belu, Demokrat Usung Dua Kader Terbaik

Pilkada Belu, Demokrat Usung Dua Kader Terbaik

Laporan Yansen BauAtambua, NTTOnline - Dewan... [More...]

Piutang PDAM Sebesar Rp.500 Juta Berhasil Ditagih

Piutang PDAM Sebesar Rp.500 Juta Berhasil Ditagih

Laporan Nyongki MauletiKupang, NTTOnline -... [More...]

6952 Siwa SMA-SMK di Kota Kupang Siap Ikuti UN

6952 Siwa SMA-SMK di Kota Kupang Siap Ikuti UN

Laporan Nyongki MauletiKupang, NTTOnline -... [More...]

Peran & Fungsi dan Tugas Parpol Dalam Rekrutmen Pemimpin

Peran & Fungsi dan Tugas Parpol Dalam Rekrutmen Pemimpin

Laporan Yansen BauAtambua, NTTOnline - Partai... [More...]

Puskesmas Menuju BLUD Dapat Catatan Kritis Komisi IV

Puskesmas Menuju BLUD Dapat Catatan Kritis Komisi IV

Laporan Nyongki MauletiKupang, NTTOnline -... [More...]

Sembilan Ranperda Sudah Disepakati Menjadi Perda

Sembilan Ranperda Sudah Disepakati Menjadi Perda

Laporan Yongki MauletiKupang, NTTOnline - Dari... [More...]

DPRD NTT: Pemerintah Hanya Hebat pada Tataran Konsep

DPRD NTT: Pemerintah Hanya Hebat pada Tataran Konsep

Kupang, NTTOnline - Pemerintah provinsi kaya... [More...]

Penjualan Lahan ke Warga Asing Pakai Orang Lokal

Penjualan Lahan ke Warga Asing Pakai Orang Lokal

Kupang, NTTOnline - Sinyalemen yang terjadi,... [More...]