DPR & Tim Kemenkeu RI Sosialisasikan pelaksanaan pengalihan PBB-P2

E-mail Print PDF

alt

Laporan Ido Faod
Ba’a,NTTOnline - Komisi XI dan Tim Kemenkeu RI Sosialisasikan pelaksanaan  pengalihan Pajak Bumi  dan Bangunan-P2 menjadi pajak  daerah di aula Bappeda kabupaten Rote Ndao, provinsi Nusa  Tenggara Timur, Rabu (22/05) siang.

Kegiatan ini dihadiri oleh wakil bupati,Drs.Marthen L.Saek,Sekda kabupaten Rote Ndao, Drs.Alfred H.J.Zacharias.M.Si, Assisten II Setda,Drs.Nitanel Messakh Nunuhitu.M.Si dan sejumlah hadirin.

Sosialisasi ini menjelaskan karakteristik PBB-P2 memenuhi syarat sebagai  pajak  daerah, lokalitas (immobile), hubungan antara wajib pajak dan yang memperoleh manfaat pajak (the tax benefit-link and local accountability), pelaksanaannya  di berbagai  Negara.

Sesuai UU Nomor Tahun 1985, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meliputi sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan dan  kehutanan serta  pertambangan  namun pihak  pemerintah pusat  memberikan  kebijakan  pengalihan PBB  sesuai  UU Nomor 28 Tahun 2009  dengan menetapkan PBB-P2 yakni  Pajak Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan.

Anggota Komisi XI DPR-RI, M.Ichlas El Qudsi didampingi Anwar Syahdat, Kasubdit Sinkronisasi dan dukungan teknis PDRD, Bonata MS(Kassi  PDRD I), Anang  Adik.K( Kassi Sinkronisasi Retribusi Daerah), Prasetyo W,Sukma Lestari, Soegens Haryanto, Yudha Adi Prasetyo, Ahmad Rahmadani, Doerlima Sitorus sebagai tim dari Kementrian Keuangan RI.

Wakil Bupati Rote Ndao, Drs.Marthen L.Saek  dalam sambutannya menjelaskan penerbitan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) paling tidak memperbaiki tiga hal pokok  yaitu  penyempurnaan  sistem pungutan PDRD, pemberian kewenangan  yang  lebih besar kepada pemerintah daerah di bidang perpajakan dan peningkatan efektifitas  pengawasan.

Dengan adanya ketiga hal tersebut, pemerintah hanya diwajibkan memungut jenis pajak dan  retribusi yang ditentukan atau tercantum dalam UU no 28 tahun 2009,Pemungutan PDRD  ini  dapat  memperluas objek  pajak, menambah jenis pajak lainnya, mengalihkan pajak  pusat  menjadi pajak  daerah, menaikan tarif maksimum dan  diskresi penetapan  tarif sesuai  kebijakan dalam UU PDRD.

Sementara itu,Anggota XI  DPR  RI, M.Ichlas El Qudsi  dalam  sambutannya  mengatakan sosialisasi pelaksanaan  pengalihan PBB-P2 ini  dilakukan  di seluruh wilayah Indonesia, dalam proses  ini  saya melihat  bahwa proses  pemahaman dalam kegiatan ini  bahwa pembuatan  UU yang di buat  ini  berdasarkan  pertimbang  kondisi demografis dan sosiologis seluruh warga Indonesia.

Oleh karena itu, lanjut dia, tentu dalam membuat  UU tersebut tidaklah  muda untuk bisa memuaskan semua pihak  namun tidaklah demekian untuk  dipahami  oleh  kita  semua bahwa UU ini di bahas sangat lama sehingga penuh dengan cermat  dan ketelitian untuk di putuskan oleh  pihak DPR RI untuk di sosialisasikan sehingga diharapkan  agar di dengar dengan cermat dan mampu memberikan sumbangsih bagi  kemakmuran  daerah  ini.

“sosialisasi pelaksanaan  pengalihan PBB-P2 ini  dilakukan  dari sabang- merauke, dan dalam proses  ini, kabupaten Rote Ndao merupakan kabupten terakhir.  saya melihat  bahwa proses  pemahaman dalam kegiatan ini  bahwa pembuatan  UU yang di buat  ini  berdasarkan  pertimbang  kondisi demografis dan sosiologis seluruh warga Indonesia”kata beliau.


rssfeed
Email Twitter Facebook google YahooWebSzenario
Last Updated ( Friday, 24 May 2013 02:03 )  

Artkel Terbaru

AJTL Lakukan Perjalanan Jurnalistik di Kupang

AJTL Lakukan Perjalanan Jurnalistik di Kupang

Kupang, NTTOnline - Sebanyak 20 anggota... [More...]

Rumah Sitaan Bank, Alternatif Rumah Bekas Harga Miring

Rumah Sitaan Bank, Alternatif Rumah Bekas Harga Miring

Jakarta, NTTOnline - Membeli rumah tak selalu... [More...]

Kapolri Lantik 16 Jenderal

Kapolri Lantik 16 Jenderal

Jakarta, NTTOnline - Kapolri Jenderal Sutarman... [More...]

    ISIS Kembali Penggal Wartawan AS Dubai

ISIS Kembali Penggal Wartawan AS Dubai

Dubai - ISIS kembali merilis video pemenggalan... [More...]

Kejari Kupang Limpahkan Kasus Mafia Proyek

Kejari Kupang Limpahkan Kasus Mafia Proyek

Kupang, NTTOnline – Jaksa Penuntut Umum (JPU)... [More...]

Prajurit TNI di Perbatasan Belu Donor Darah

Prajurit TNI di Perbatasan Belu Donor Darah

Laporan HandokoAtambua, NTTOnline - Prajurit... [More...]

Buku Pelajaran Tak Kunjung Dikirim, Dinas PPO Kota Kupang Bangun Koordinasi

Buku Pelajaran Tak Kunjung Dikirim, Dinas PPO Kota Kupang Bangun...

Laporan Yongki MauletiKupang, NTTOnline - Buku... [More...]

Mantan Milisi Timor Timur Serahkan 59 Butir Peluru Jenis SS1 Ke Kodim 1618 TTU

Mantan Milisi Timor Timur Serahkan 59 Butir Peluru Jenis SS1 Ke Kodim...

Laporan Judith Lorenzo TaolinKefamenanu,... [More...]

Kejati NTT Berencana Kembali Panggil Kepala BNN NTT

Kejati NTT Berencana Kembali Panggil Kepala BNN NTT

Kupang, NTTOnline – Kejaksaan Tinggi Nusa... [More...]

Pemkot  Kupang Tidak Wajib Berikan Mobil Dinas Bagi DPRD

Pemkot Kupang Tidak Wajib Berikan Mobil Dinas Bagi DPRD

Laporan Yongki MauletiKupang, NTTOnline -... [More...]