DPR & Tim Kemenkeu RI Sosialisasikan pelaksanaan pengalihan PBB-P2

E-mail Print PDF

alt

Laporan Ido Faod
Ba’a,NTTOnline - Komisi XI dan Tim Kemenkeu RI Sosialisasikan pelaksanaan  pengalihan Pajak Bumi  dan Bangunan-P2 menjadi pajak  daerah di aula Bappeda kabupaten Rote Ndao, provinsi Nusa  Tenggara Timur, Rabu (22/05) siang.

Kegiatan ini dihadiri oleh wakil bupati,Drs.Marthen L.Saek,Sekda kabupaten Rote Ndao, Drs.Alfred H.J.Zacharias.M.Si, Assisten II Setda,Drs.Nitanel Messakh Nunuhitu.M.Si dan sejumlah hadirin.

Sosialisasi ini menjelaskan karakteristik PBB-P2 memenuhi syarat sebagai  pajak  daerah, lokalitas (immobile), hubungan antara wajib pajak dan yang memperoleh manfaat pajak (the tax benefit-link and local accountability), pelaksanaannya  di berbagai  Negara.

Sesuai UU Nomor Tahun 1985, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meliputi sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan dan  kehutanan serta  pertambangan  namun pihak  pemerintah pusat  memberikan  kebijakan  pengalihan PBB  sesuai  UU Nomor 28 Tahun 2009  dengan menetapkan PBB-P2 yakni  Pajak Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan.

Anggota Komisi XI DPR-RI, M.Ichlas El Qudsi didampingi Anwar Syahdat, Kasubdit Sinkronisasi dan dukungan teknis PDRD, Bonata MS(Kassi  PDRD I), Anang  Adik.K( Kassi Sinkronisasi Retribusi Daerah), Prasetyo W,Sukma Lestari, Soegens Haryanto, Yudha Adi Prasetyo, Ahmad Rahmadani, Doerlima Sitorus sebagai tim dari Kementrian Keuangan RI.

Wakil Bupati Rote Ndao, Drs.Marthen L.Saek  dalam sambutannya menjelaskan penerbitan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) paling tidak memperbaiki tiga hal pokok  yaitu  penyempurnaan  sistem pungutan PDRD, pemberian kewenangan  yang  lebih besar kepada pemerintah daerah di bidang perpajakan dan peningkatan efektifitas  pengawasan.

Dengan adanya ketiga hal tersebut, pemerintah hanya diwajibkan memungut jenis pajak dan  retribusi yang ditentukan atau tercantum dalam UU no 28 tahun 2009,Pemungutan PDRD  ini  dapat  memperluas objek  pajak, menambah jenis pajak lainnya, mengalihkan pajak  pusat  menjadi pajak  daerah, menaikan tarif maksimum dan  diskresi penetapan  tarif sesuai  kebijakan dalam UU PDRD.

Sementara itu,Anggota XI  DPR  RI, M.Ichlas El Qudsi  dalam  sambutannya  mengatakan sosialisasi pelaksanaan  pengalihan PBB-P2 ini  dilakukan  di seluruh wilayah Indonesia, dalam proses  ini  saya melihat  bahwa proses  pemahaman dalam kegiatan ini  bahwa pembuatan  UU yang di buat  ini  berdasarkan  pertimbang  kondisi demografis dan sosiologis seluruh warga Indonesia.

Oleh karena itu, lanjut dia, tentu dalam membuat  UU tersebut tidaklah  muda untuk bisa memuaskan semua pihak  namun tidaklah demekian untuk  dipahami  oleh  kita  semua bahwa UU ini di bahas sangat lama sehingga penuh dengan cermat  dan ketelitian untuk di putuskan oleh  pihak DPR RI untuk di sosialisasikan sehingga diharapkan  agar di dengar dengan cermat dan mampu memberikan sumbangsih bagi  kemakmuran  daerah  ini.

“sosialisasi pelaksanaan  pengalihan PBB-P2 ini  dilakukan  dari sabang- merauke, dan dalam proses  ini, kabupaten Rote Ndao merupakan kabupten terakhir.  saya melihat  bahwa proses  pemahaman dalam kegiatan ini  bahwa pembuatan  UU yang di buat  ini  berdasarkan  pertimbang  kondisi demografis dan sosiologis seluruh warga Indonesia”kata beliau.


rssfeed
Email Twitter Facebook google YahooWebSzenario
Last Updated ( Friday, 24 May 2013 02:03 )  

Artkel Terbaru

Identifikasi Jasad WNI Korban MH17, KBRI di Belanda Siaga saat Lebaran

Identifikasi Jasad WNI Korban MH17, KBRI di Belanda Siaga saat Lebaran

Jakarta, NTTOnline – Proses identifikasi... [More...]

Di Kupang, Umat Kristen Jaga Keamanan Pawai Takbiran

Di Kupang, Umat Kristen Jaga Keamanan Pawai Takbiran

Kupang, NTTOnline - Ribuan warga muslim Kupang,... [More...]

Kasus Penyelundupan Kendaraan di Batas RI-RDTL Kian Marak

Kasus Penyelundupan Kendaraan di Batas RI-RDTL Kian Marak

Laporan HandokoAtambua, NTTOnline - Kasus... [More...]

Satgas Pamtas Yonif 742, Amankan Kendaraan Dan Sapi

Satgas Pamtas Yonif 742, Amankan Kendaraan Dan Sapi

Laporan HandokoAtambua, NTTOnline - Upaya... [More...]

Arus Mudik Jelang Idul Fitri Di Batas RI-RDTL Melonjak

Arus Mudik Jelang Idul Fitri Di Batas RI-RDTL Melonjak

Laporan HandokoAtambua, NTTOnline - Puncak arus... [More...]

Kejari Kefamenanu Tetapkan 14 TSK Dalam Kasus Dana DAK

Kejari Kefamenanu Tetapkan 14 TSK Dalam Kasus Dana DAK

Kupang, NTTOnline –  Kasus dugaan korupsi... [More...]

Walikota Pantau Pembayaran THR Lebaran di Dua Perusahan Besar

Walikota Pantau Pembayaran THR Lebaran di Dua Perusahan Besar

Laporan Yongki MauletiKupang, NTTOnline -... [More...]

Lagi, Satgas Pamtas  Gagalkan Penyelundupan Kendaraan Ke Timor Leste

Lagi, Satgas Pamtas Gagalkan Penyelundupan Kendaraan Ke Timor Leste

Laporan HandokoAtambua, NTTOnline - Lagi,... [More...]

Gubernur NTT Berpeluang Masuk Jajaran  Kabinet Ampera Jokowi

Gubernur NTT Berpeluang Masuk Jajaran Kabinet Ampera Jokowi

Kupang, NTTOnline - Gubernur NTT, Frans Lebu... [More...]

Walikota Serahterima 12 Unit Mobil Pelayanan

Walikota Serahterima 12 Unit Mobil Pelayanan

Laporan Yongki MauletiKupang, NTTOnline - Hari... [More...]