DPR & Tim Kemenkeu RI Sosialisasikan pelaksanaan pengalihan PBB-P2

E-mail Print PDF

alt

Laporan Ido Faod
Ba’a,NTTOnline - Komisi XI dan Tim Kemenkeu RI Sosialisasikan pelaksanaan  pengalihan Pajak Bumi  dan Bangunan-P2 menjadi pajak  daerah di aula Bappeda kabupaten Rote Ndao, provinsi Nusa  Tenggara Timur, Rabu (22/05) siang.

Kegiatan ini dihadiri oleh wakil bupati,Drs.Marthen L.Saek,Sekda kabupaten Rote Ndao, Drs.Alfred H.J.Zacharias.M.Si, Assisten II Setda,Drs.Nitanel Messakh Nunuhitu.M.Si dan sejumlah hadirin.

Sosialisasi ini menjelaskan karakteristik PBB-P2 memenuhi syarat sebagai  pajak  daerah, lokalitas (immobile), hubungan antara wajib pajak dan yang memperoleh manfaat pajak (the tax benefit-link and local accountability), pelaksanaannya  di berbagai  Negara.

Sesuai UU Nomor Tahun 1985, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meliputi sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan dan  kehutanan serta  pertambangan  namun pihak  pemerintah pusat  memberikan  kebijakan  pengalihan PBB  sesuai  UU Nomor 28 Tahun 2009  dengan menetapkan PBB-P2 yakni  Pajak Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan.

Anggota Komisi XI DPR-RI, M.Ichlas El Qudsi didampingi Anwar Syahdat, Kasubdit Sinkronisasi dan dukungan teknis PDRD, Bonata MS(Kassi  PDRD I), Anang  Adik.K( Kassi Sinkronisasi Retribusi Daerah), Prasetyo W,Sukma Lestari, Soegens Haryanto, Yudha Adi Prasetyo, Ahmad Rahmadani, Doerlima Sitorus sebagai tim dari Kementrian Keuangan RI.

Wakil Bupati Rote Ndao, Drs.Marthen L.Saek  dalam sambutannya menjelaskan penerbitan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) paling tidak memperbaiki tiga hal pokok  yaitu  penyempurnaan  sistem pungutan PDRD, pemberian kewenangan  yang  lebih besar kepada pemerintah daerah di bidang perpajakan dan peningkatan efektifitas  pengawasan.

Dengan adanya ketiga hal tersebut, pemerintah hanya diwajibkan memungut jenis pajak dan  retribusi yang ditentukan atau tercantum dalam UU no 28 tahun 2009,Pemungutan PDRD  ini  dapat  memperluas objek  pajak, menambah jenis pajak lainnya, mengalihkan pajak  pusat  menjadi pajak  daerah, menaikan tarif maksimum dan  diskresi penetapan  tarif sesuai  kebijakan dalam UU PDRD.

Sementara itu,Anggota XI  DPR  RI, M.Ichlas El Qudsi  dalam  sambutannya  mengatakan sosialisasi pelaksanaan  pengalihan PBB-P2 ini  dilakukan  di seluruh wilayah Indonesia, dalam proses  ini  saya melihat  bahwa proses  pemahaman dalam kegiatan ini  bahwa pembuatan  UU yang di buat  ini  berdasarkan  pertimbang  kondisi demografis dan sosiologis seluruh warga Indonesia.

Oleh karena itu, lanjut dia, tentu dalam membuat  UU tersebut tidaklah  muda untuk bisa memuaskan semua pihak  namun tidaklah demekian untuk  dipahami  oleh  kita  semua bahwa UU ini di bahas sangat lama sehingga penuh dengan cermat  dan ketelitian untuk di putuskan oleh  pihak DPR RI untuk di sosialisasikan sehingga diharapkan  agar di dengar dengan cermat dan mampu memberikan sumbangsih bagi  kemakmuran  daerah  ini.

“sosialisasi pelaksanaan  pengalihan PBB-P2 ini  dilakukan  dari sabang- merauke, dan dalam proses  ini, kabupaten Rote Ndao merupakan kabupten terakhir.  saya melihat  bahwa proses  pemahaman dalam kegiatan ini  bahwa pembuatan  UU yang di buat  ini  berdasarkan  pertimbang  kondisi demografis dan sosiologis seluruh warga Indonesia”kata beliau.


rssfeed
Email Twitter Facebook google YahooWebSzenario
Last Updated ( Friday, 24 May 2013 02:03 )  

Artkel Terbaru

Bank NTT Masuk Kategori 52 Bank Terbaik di Indonesia

Bank NTT Masuk Kategori 52 Bank Terbaik di Indonesia

PT Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Azet... [More...]

Tim Intel TNI dan Pamtas Yonif 742 Amankan Barang Ilegal

Tim Intel TNI dan Pamtas Yonif 742 Amankan Barang Ilegal

Laporan Yansen BauAtambua, NTTOnline  - Tim... [More...]

Polri dan TNI Apel Bersama di Perbatasan RI-RDTL

Polri dan TNI Apel Bersama di Perbatasan RI-RDTL

Laporan Yansen BauAtambua, NTTOnline - Polisi... [More...]

Prudential Memberdayakan 19.000 Perempuan di 19 Kota, Cara Mengelola Uang

Prudential Memberdayakan 19.000 Perempuan di 19 Kota, Cara Mengelola...

Jakarta, NTTOnline - 19 November 2014, Sejak... [More...]

Pemkot Janji Pacu Kinerja Jajarannya

Pemkot Janji Pacu Kinerja Jajarannya

Laporan Yongki MauletiKupang, NTTOnline -... [More...]

Maraknya Isu Radikal, Tokoh Etnis Diminta Berperan

Maraknya Isu Radikal, Tokoh Etnis Diminta Berperan

Laporan Yongki MauletiKupang, NTTOnline - ... [More...]

Kelompok Tani Tohe Leten Dapat Bantuan Bibit Jagung Fufuk

Kelompok Tani Tohe Leten Dapat Bantuan Bibit Jagung Fufuk

Laporan Yansen BauAtambua, NTTOnline - Warga... [More...]

Dugaan Korupsi DAK Dinas PPO 47,5 M, Bupati TTU diperiksa

Dugaan Korupsi DAK Dinas PPO 47,5 M, Bupati TTU diperiksa

Laporan Judith Lorenzo TaolinKefamenanu,... [More...]

OJK Keluarkan 20 Kebijakan Mengenai Perbankan dan Pasar Modal

OJK Keluarkan 20 Kebijakan Mengenai Perbankan dan Pasar Modal

Jakarta, NTTOnline - 19 November 2014, Otoritas... [More...]

Gubernur Serahkan Bantuan Kendaraan Kepada 13 BPBD

Gubernur Serahkan Bantuan Kendaraan Kepada 13 BPBD

Kupang, NTTOnline - Rabu (19/11) - Gubernur... [More...]